Anggota Komisi V DPR Minta Pemerintah Punya Solusi Urai Kemacetan di Puncak Bogor

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 28 Februari 2022 21:47 WIB
Monitorindonesia.com - Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Mulyadi, meminta pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) harus mampu memberikan solusi untuk mengurai kemacetan dikawasan puncak Bogor. Menurutnya, Kementerian PUPR juga harus terlibat dalam pelebaran jalur alternatif di utara maupun selatan, Puncak Bogor. Solusi dalam mengatasi kemacetan di kawasan puncak Bogor yang kerap terjadi yang mana sampai pada saat ini belum teratasi, kata dia, dengan menggunakan solusi jangka panjang, jangka menengah hingga dengan jangka pendek. "Solusi jangka panjang, proyek puncak dua dilaksanakan sebagai jalur lintasan, sementara jalur puncak yang saat ini sebagai jalur wisata," kata Mulyadi kepada wartawan, Senin (28/2). Untuk solusi jangka menengah, lanjut Mulyadi, yaitu APBN digunakan untuk merevitalisasi jalur selatan dan utara Puncak. "Kemudian jangka pendek, buat bundaran atau flyover atau under pass di simpul kemacetan sepanjang jalur puncak saat ini. Termasuk merelokasi bangunan-bangunan yang ada di simpul kemacetan, termasuk membuat jalur baru yang bisa memotong masuk ke arah tol BOCIMI (Bogor-Ciawi-Sukabumi)," jelasnya. "Kalau lebih cepat opsi dua dan tiga laksanakan berbarengan," sambung Mulyadi. Diketahui, Politikus Partai Gerindra itu menjadi salah seorang korban terjebak macet parah di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, Minggu (27/2). Bahkan kendaraan sempat terjebak kemacetan hingga 12 jam hingga dini hari. Akibat terjebak macet, Mulyadi juga terlambat 2 jam saat hendak menghadiri sidang reses. (Aswan)

Topik:

Komisi V DPR penataan lalu lintas

Berita Sebelumnya

Regulasi Aset Kripto dan Digital Trading Krusial Segera Diterbitkan

Berita Selanjutnya

Wakil Ketua DPD Minta Presiden Respons Wacana Penundaan Pemilu 2024

Berita Terkait

Politik
Jakarta, Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan mitra kerja, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum, Kamis (4/9). (Foto: Zul Sikumbang)

Komisi V DPR RI Dukung Kementerian PU Perbaiki Fasum Yang Rusak Akibat Demo

5 September 2025 16:06 WIB

Hukum
Pengamat Kebijakan Publik Fernando Emas. Foto: Dok MI/Pribadi

Usai Bupati Pati Sudewo, KPK Didesak Periksa Anggota Komisi V DPR (2019-2024) soal Korupsi Jalur KA

29 Agustus 2025 14:00 WIB

Nasional
Rofik Hananto (Dok. MI)

Tragedi KMP Tunu Pratama Jaya: DPR Desak Investigasi dan Reformasi Keselamatan Laut

6 Juli 2025 12:00 WIB

Nasional
Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko (Dok. MI)

Tragedi Air India, DPR Minta Kemenhub Perkuat Pengawasan Keselamatan Penerbangan

13 Juni 2025 19:45 WIB

Politik
RDPU Komisi V DPR bersama Perwakilan Pengemudi Transportasi Online (Foto: Ist)

Komisi V Bakal Panggil Menhub Dudy Pekan Depan

21 Mei 2025 18:34 WIB

Politik
Komisi V DPR menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama perwakilan pengemudi transportasi online (Foto: Ist)

Ojol Minta DPR Desak Menhub Revisi Aturan Batas Maksimal Potongan Biaya Aplikasi

21 Mei 2025 16:34 WIB