Anggota Komisi V DPR Minta Pemerintah Punya Solusi Urai Kemacetan di Puncak Bogor

Monitorindonesia.com - Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Mulyadi, meminta pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) harus mampu memberikan solusi untuk mengurai kemacetan dikawasan puncak Bogor. Menurutnya, Kementerian PUPR juga harus terlibat dalam pelebaran jalur alternatif di utara maupun selatan, Puncak Bogor. Solusi dalam mengatasi kemacetan di kawasan puncak Bogor yang kerap terjadi yang mana sampai pada saat ini belum teratasi, kata dia, dengan menggunakan solusi jangka panjang, jangka menengah hingga dengan jangka pendek. "Solusi jangka panjang, proyek puncak dua dilaksanakan sebagai jalur lintasan, sementara jalur puncak yang saat ini sebagai jalur wisata," kata Mulyadi kepada wartawan, Senin (28/2). Untuk solusi jangka menengah, lanjut Mulyadi, yaitu APBN digunakan untuk merevitalisasi jalur selatan dan utara Puncak. "Kemudian jangka pendek, buat bundaran atau flyover atau under pass di simpul kemacetan sepanjang jalur puncak saat ini. Termasuk merelokasi bangunan-bangunan yang ada di simpul kemacetan, termasuk membuat jalur baru yang bisa memotong masuk ke arah tol BOCIMI (Bogor-Ciawi-Sukabumi)," jelasnya. "Kalau lebih cepat opsi dua dan tiga laksanakan berbarengan," sambung Mulyadi. Diketahui, Politikus Partai Gerindra itu menjadi salah seorang korban terjebak macet parah di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, Minggu (27/2). Bahkan kendaraan sempat terjebak kemacetan hingga 12 jam hingga dini hari. Akibat terjebak macet, Mulyadi juga terlambat 2 jam saat hendak menghadiri sidang reses. (Aswan)