Selain Setop Ekspor CPO, Anggota DPR Minta Pemerintah Sikapi Kelangkaan Pangan Lainnya

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 8 Maret 2022 17:25 WIB
Monitorindonesia.com - Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia Said Abdullah meminta pemerintah menyetop sementara ekspor crude palm oil (CPO) dalam satu bulan. "Kalau perusahaan bersifat monopoli, oligopoli, kartel kita terus menerus akan mengalami sampai kapan pun kelangkaan ini akan terus terjadi. Padahal semua kebutuhan yang saya sebutkan yang langka langka itu adalah kebutuhan pangan rakyat. Kebutuhan pokok rakyat. Dan presiden Jokowi salah satu programnya adalah kedaulatan pangan," kata Said, Selasa (8/3/2022). Politikus PDIP itu mengatakan, dari sisi regulasi pemerintah sesungguhnya sudah ada kebijakan kewajiban pemenuhan domestik atau demosstic market obligation (DMO) 20 persen. Pada saat yang sama juga ada domestic price obligation (DPO) yang harganya ditetapkan pemerintah untuk CPO seharga 9.300 dan minyaknya 9.500. "Di atas kertas seharusnya selesai tidak ada masalah. Tapi faktanya terus menerus bermasalah," ujarnya. Tak hanya itu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu juga meminta Pemerintah menyikapi kelangkaan sejumlah bahan pangan lain. Menurutnya, pemerintah perlu berbenah dengan membuat peta jalan kebutuhan pangan nasional kita. "Seperti apa kebutuhan pangan nasional kita, sehingga ada mitigasi di dalam peta jalan itu," ucapnya. Selain itu, Said menilai, pemerintah seharusnya punya sistem logistik nasional (sislognas) dari pusat ke daerah yang terpadu terkoneksi lintas sektoral. Sehingga dari sislognas tersebut diketahui di titik mana kelangkaan terjadi dan bisa dimitigasi dari dashboard sisloknas itu. "Kalau sistem sislognas belum sampai hari ini maka jangan pernah kita berharap bahwa ke depan kelangkaan kelangkaan kebutuhan pokok rakyat tidak akan terjadi. Pesan saya satu, kali ini pemerintah harus berani stop ekspor. Total stop ekspor," tuturnya. (Aswan).

Topik:

Komisi XI DPR ekspor cpo pangan

Berita Sebelumnya

Pemerintah Cabut Aturan Perjalanan Domestik, Anggota DPR: Harus Dibarengi dengan Peningkatan Program Vaksinasi

Berita Selanjutnya

Puan: Lindungi Perempuan dari Pusaran Konflik

Berita Terkait

Nasional
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun (Foto: Dok. MI)

Misbakhun: Ekonomi Pemerintahan Prabowo–Gibran Mulai Menunjukkan Hasil Nyata

20 Oktober 2025 15:50 WIB

Nasional
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun (Foto. Rizal Siregar)

Dukung Stimulus Ekonomi, Misbakhun: BLT Perkuat Daya Beli, Magang Nasional Siapkan SDM Unggul

18 Oktober 2025 20:35 WIB

Hukum
Karikatur - Ilustrasi - Semua Anggota Komisi XI DPR RI (2019-2024) diduga menerima dana CSR BI-OJK (Foto: Gatot Eko Cahyono)

KPK akan Periksa Semua Anggota Komisi XI DPR (2019-2024) soal Korupsi CSR BI, Ini Daftarnya

1 Oktober 2025 09:54 WIB

Hukum
Satori (kiri) dan Heri Gunawan (kanan) (Foto: Kolase MI/Olahan)

Berkali-kali Diperiksa KPK, Tersangka Heri Gunawan dan Satori Belum Juga Dijebloskan ke Tahanan, Mengapa?

15 September 2025 22:04 WIB

Politik
Pengamat Kebijakan Publik Fernando Emas (Foto: Dok MI/Aan)

Setop Rapat saat Menkeu Purbaya Bahas Kasus Dana Mandek, Pengamat Desak Golkar Copot Misbakhun!

13 September 2025 14:25 WIB

Politik
Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Australia menyampaikan rasa kecewa serta mengecam tindakan sejumlah anggota Komisi XI DPR RI yang lebih memilih untuk berada di Australia, Sidney (30/8). (foto : dok/MI/PPI)

PPI Australia Kecam Kunjungan Komisi XI DPR RI ke Australia

1 September 2025 16:51 WIB