Wakil Ketua DPR Pastikan Jepang Tak Mundur dari Pembiayaan Pembangunan IKN Baru

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 3 April 2022 21:00 WIB
Jakarta, MI- Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Bidang Industri dan Keuangan (Korinbang) Rachmat Gobel memastikan Jepang tidak mundur dari pembiayaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur. Pernyataan tersebut berdasarkan pembicaraan Gobel dengan sejumlah petinggi di Jepang. "Jadi rumor Jepang mundur dari IKN itu tidak benar.Jepang ingin terus berkontribusi bagi kemajuan Indonesia,'' katanya dalam keterangan resminya, Minggu (3/4). Gobel bertandang ke Jepang untuk mengonfirmasi kebenaran berita yang beredar di Indonesia tentang mundurnya negara Sakura itu dalam pembangunan IKN. Ia didampingi Duta Besar Indonesia untuk Jepang, Heri Akhmadi.Gobel bertemu dengan petinggi dari JICA dan JBIC, dua lembaga yang sangat penting dalam urusan investasi dan bisnis. Selain ketua umum Perhimpunan Persahabatan Indonesia Jepang (PPIJ), ia juga bertemu dengan Yasuo Fukuda, ketua Japan Indonesia Friendship Association dan mantan perdana menteri Jepang. Kemudian Toshihiro Nikai, Ketua Liga Parlemen Jepang Indonesia dan politisi senior yang berpengaruh dari Partai Demokrat Liberal (LDP). Ia juga bertemu dengan Mori, senior advisor perdana menteri Jepang yang membidangi infrastruktur. Dalam kunjungan ini, Gobel membahas 65 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Jepang. Ia pun membahas investasi-investasi strategis Jepang di Indonesia seperti proyek MRT di Jakarta maupun rencana pembangunan IKN. Termasuk rencana KTT G-20 di Indonesia yang akan berlangsung di Bali pada pertengahan November 2022 ini. ''Banyak hal yang dibahas. Namun satu hal yang perlu diingat, investasi asing adalah untuk memperkuat ekonomi nasional,'' ungkapnya. Gobel menerangkan, IKN nanti akan menjadi smart city sehingga sangat tepat bila Jepang bisa terlibat dalam pemindahan ibu kota. Di sisi lain, investasi Jepang di Indonesia tak pernah menimbulkan gesekan sosial karena Jepang tak membawa tenaga kerja massif, kecuali tenaga ahli. Jepang juga tak punya beban ketenagakerjaan sehingga tak perlu menjadi bagian dari perjanjian di setiap investasinya di negara lain. ''Investasi Jepang juga membawa kemajuan di bidang teknologi bagi Indonesia serta dalam membangun sumberdaya manusia Indonesia. Sudah puluhan tahun tak menimbulkan masalah berarti,'' pungkas politikus NasDem itu. (La Aswan)

Topik:

IKN

Berita Sebelumnya

Praktisi Tagih Janji Mendag Ungkap Mafia Minyak Goreng, Jangan Bohongi Publik!

Berita Selanjutnya

Dipecat dari DMI, Ini Sederet Pekerjaan Arief Rosyid Terduga Pemalsu Tandatangan Jusuf Kalla

Berita Terkait

Nasional
Ibu Kota Nusantara (IKN) (Foto: Ist)

Target 2029: 9.500 ASN Pusat Pindah Kerja ke IKN

27 September 2025 12:15 WIB

Hukum
Bedeng para pekerja pembangunan National Training Center (NTC) di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diduga sudah ditinggalkan (Foto: Dok MI)

Dugaan Korupsi Proyek NTC Rp170 M di IKN Seret Erick Thohir, Sudah Dilaporkan ke KPK!

26 September 2025 00:13 WIB

Nasional
Presiden RI, Prabowo Subianto (Foto: Dok MI)

Prabowo Teken Perpres, IKN jadi Ibu Kota Politik di 2028

20 September 2025 16:53 WIB

Nasional
Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka (Foto: Ist)

Wapres Gibran Tegaskan Proyek IKN Terus Berjalan di Era Prabowo

24 Agustus 2025 11:03 WIB

Nasional
Istana Negara di Kota Nusantara (Foto: Ist)

DPR Soroti Minimnya Transportasi Menuju IKN

11 Agustus 2025 15:02 WIB

Hukum
Terbongkarnya praktik penambangan batu bara ilegal di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, Kalimantan Timur, telah memicu sorotan tajam dari Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia. Kasus ini dinilai sebagai bukti nyata lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum di sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba). Aktivitas ilegal ini terungkap setelah berlangsung sejak 2016. Operasi Bareskrim Polri berhasil membongkar praktik ini, menyita 351 kontainer batu bara ilegal dan menangkap tiga tersangka.

Tambang Ilegal di IKN Rp 5,7 T: Masih Banyak Tak Tersentuh Hukum di Kaltim, Pejabat Negara Diduga Terlibat!

22 Juli 2025 12:56 WIB