Wakil Ketua DPR Pastikan Jepang Tak Mundur dari Pembiayaan Pembangunan IKN Baru

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 3 April 2022 21:00 WIB
Jakarta, MI- Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Bidang Industri dan Keuangan (Korinbang) Rachmat Gobel memastikan Jepang tidak mundur dari pembiayaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur. Pernyataan tersebut berdasarkan pembicaraan Gobel dengan sejumlah petinggi di Jepang. "Jadi rumor Jepang mundur dari IKN itu tidak benar.Jepang ingin terus berkontribusi bagi kemajuan Indonesia,'' katanya dalam keterangan resminya, Minggu (3/4). Gobel bertandang ke Jepang untuk mengonfirmasi kebenaran berita yang beredar di Indonesia tentang mundurnya negara Sakura itu dalam pembangunan IKN. Ia didampingi Duta Besar Indonesia untuk Jepang, Heri Akhmadi.Gobel bertemu dengan petinggi dari JICA dan JBIC, dua lembaga yang sangat penting dalam urusan investasi dan bisnis. Selain ketua umum Perhimpunan Persahabatan Indonesia Jepang (PPIJ), ia juga bertemu dengan Yasuo Fukuda, ketua Japan Indonesia Friendship Association dan mantan perdana menteri Jepang. Kemudian Toshihiro Nikai, Ketua Liga Parlemen Jepang Indonesia dan politisi senior yang berpengaruh dari Partai Demokrat Liberal (LDP). Ia juga bertemu dengan Mori, senior advisor perdana menteri Jepang yang membidangi infrastruktur. Dalam kunjungan ini, Gobel membahas 65 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Jepang. Ia pun membahas investasi-investasi strategis Jepang di Indonesia seperti proyek MRT di Jakarta maupun rencana pembangunan IKN. Termasuk rencana KTT G-20 di Indonesia yang akan berlangsung di Bali pada pertengahan November 2022 ini. ''Banyak hal yang dibahas. Namun satu hal yang perlu diingat, investasi asing adalah untuk memperkuat ekonomi nasional,'' ungkapnya. Gobel menerangkan, IKN nanti akan menjadi smart city sehingga sangat tepat bila Jepang bisa terlibat dalam pemindahan ibu kota. Di sisi lain, investasi Jepang di Indonesia tak pernah menimbulkan gesekan sosial karena Jepang tak membawa tenaga kerja massif, kecuali tenaga ahli. Jepang juga tak punya beban ketenagakerjaan sehingga tak perlu menjadi bagian dari perjanjian di setiap investasinya di negara lain. ''Investasi Jepang juga membawa kemajuan di bidang teknologi bagi Indonesia serta dalam membangun sumberdaya manusia Indonesia. Sudah puluhan tahun tak menimbulkan masalah berarti,'' pungkas politikus NasDem itu. (La Aswan)

Topik:

IKN