Kerap Suarakan Penundaan Pemilu 2024, Pengamat Sarankan Jokowi Copot Luhut

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 7 April 2022 22:02 WIB
Jakarta, MI - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin merespons pernyataan Presiden Joko Widodo yang melarang menterinya membahas wacana penundaan pemilu dan jabatan presiden tiga periode. Dia mengatakan perintah Presiden Jokowi itu harus diiringi langkah tegas serta komitmen yang serius. Menurut Ujang, Presiden Jokowi harus berani bertindak tegas apabila masih ada anak buahnya yang menyuarakan penundaan Pemilu 2024. “Kalau masih ada yang teriak tunda pemilu dan perpanjang masa jabatan presiden maka layak dicopot,” kata Ujang Komarudin kepada wartawan, Kamis (7/4). Dia menyebutkan jika Jokowi tegas sudah seharusnya Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dicopot. Luhut yang belakangan terus menyuarakan, bahkan disebut-sebut menggerakkan upaya penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. “Luhut juga layak di-reshuffle karena banyak menggalang penundaan pemilu. Namun, apakah Presiden Jokowi berani?” tutur dosen Ilmu Politik Universitas Al-Azhar Indonesia ini. Ujang pun meyakini Luhut tidak akan di-reshuffle, sekalipun dianggap oleh publik melakukan manuver politik terhadap Jokowi.”Dia akan tetap aman karena tangan kanannya Jokowi,” pungkas dia. diketahui, Jokowi telah memerintahkan para menteri untuk setop bicara penundaan pemilu. Hal itu dia sampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/4). Pernyataan itu dia sampaikan setelah sejumlah menteri sibuk mewacanakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. (La Aswan)

Topik:

Jokowi