Komisi II DPR Tegaskan Tak Ada Regulasi yang Atur Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Daerah

Syamsul

Diperbarui 14 April 2022 16:01 WIB

Komisi II DPR Tegaskan Tak Ada Regulasi yang Atur Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Daerah

Jakarta, MI - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mempertanyakan dasar gugatan yang dilakukan para pihak tertentu ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap perpanjangan masa jabatan kepala daerah. Menurutnya, tak ada regulasi atau undang-undang yang mengatur tentang perpanjangan masa jabatan kepala daerah. Dan ada pula Undang-Undang (UU) yang mengatur mekanisme tentang pengisian kekosongan masa jabatan kepala daerah, baik Bupati/Wali Kota dan Gubernur yang masa tugasnya berakhir. "Masa jabatan kepala daerah bukan soal keinginan pribadi melainkan harus mengacu kepada peraturan yang berlaku. Peraturan yang ada sejauh ini hanya mengatur soal pembatasan masa jabatan kepala daerah dan tidak ada norma hukum yang mengatur perpanjangan masa jabatan Kepala Daerah. Nah, jika kepala daerah melakukan perpanjangan masa jabatan, maka hal itu akan melanggar alias menabrak UU yang berlaku," kata Guspardi kepada wartawan, Kamis (14/4). Ia menjelaskan, masa jabatan kepala daerah diatur dalam Pasal 162 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah. Manakala masa jabatan Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota dan Gubernur) berakhir dan terjadi kekosongan, maka Pemerintah diberi kewenangan untuk menunjuk ASN untuk mengisi kekosongan jabatan itu sampai dengan terpilihnya Kepala Daerah melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024. "Kepala daerah yang habis masa jabatannya bisa menjabat lagi namun harus mengikuti dan terpilih pada pilkada selanjutnya. Jadi, bukan diusulkan atau didasarkan keingunan pribadi dan aspirasi masyarakat,” tegas politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut. Meski begitu, Guspardi mempersilakan warga mengajukan uji materi jika menilai ada UU yang bertentangan. "Jadi artinya mekanisme yang berkaitan dengan pejabat kepala daerah yang akan ditunjuk mengisi kekosongan jabatan itu apakah bertentangan dengan UU yang lebih tinggi atau gimana. Kalau bertentangan silakan saja masyarakat melakukan uji materi terhadap UU yang mengatur tentang hal itu," tuturnya. (La Aswan)

Topik:

kepala daerah

Komisi II DPR Tegaskan Tak Ada Regulasi yang Atur Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Daerah

Berita Sebelumnya

Komisi VIII DPR Sebut Masalah Data Jadi Problem Serius di Kemensos

Berita Selanjutnya

Masuki Masa Reses, Puan Harap Para Anggota DPR Sapa Rakyat

Berita Terkait

Ketua KPK Sarankan Kepala Daerah Kurangi Protokoler Sebagai Bagian Dari Efisiensi

Mendagri: Kepala Daerah Bisa Diberhentikan Walau Dipilih Rakyat

Pakar HTN Ingatkan Megawati soal Retreat Kepala Daerah

Megawati Perintahkan Kada PDIP Putar Balik dari Retreat, Pakar HTN: Tak Timbulkan Disharmoni

Megawati Gak Nyambung!

Larang Retreat Usai Hasto Ditahan KPK, Megawati Benturkan 20 Kepala Daerah PDIP dengan Prabowo?

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K