Mengadu ke Ketua DPD, Aktivis MPR: Arah Perjalanan Bangsa Tak Jelas

wisnu
wisnu
Diperbarui 6 Mei 2022 13:45 WIB
Jakarta, MI - Para aktivis Majelis Penderitaan Rakyat (MPR) UI Watch dan emak-emak militan mengadukan kepada Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengenai kondisi bangsa. Para aktivis tersebut menilai pengelolaan bangsa semakin amburadul, baik dari bidang ekonomi maupun sistem demokrasi. "Arah perjalanan bangsa sudah tidak jelas. Dari berbagai bidang sudah tidak ada kebijakan yang pro rakyat. Semua bikin sengsara rakyat," ujar Muslim, koordinator MPR dalam keterangannya, Jumat (6/5). Sementara, Ibrahim Aji dari UI Watch mengatakan pemimpin dan petinggi di negara ini sudah abai dengan tugas dan kewajibannya. Terutama antara ucapan dan perbuatan tidak sinkron lagi. [caption id="attachment_429512" align="aligncenter" width="300"] Para aktivis Majelis Penderitaan Rakyat (MPR) UI Watch dan emak-emak militan mengadukan kepada Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Kamis (5/5). (Foto: Dok/Biro Humas DPD)[/caption] "Pemimpin saat ini tidak bisa dipercaya. Karena tidak bisa dipegang lagi perkataannya. Pagi bilang ini, sore sudah berubah lagi. Kemudian antara perkataan dan perbuatan kontradiktif," jelas Ibrahim Aji. Deasy yang merupakan koordinator Emak-emak Militan lebih menyoroti soal keluhan para ibu-ibu rumah tangga. Dimana harga minyak goreng ternyata belum turun juga, justru harga-harga kebutuhan lainnya semakin tidak terkendali. "Dimana kehadiran pemerintah saat harga-harga semua kebutuhan naik. Pemerintah sama sekali tidak bisa mengendalikan," kata Deasy Para aktivis sepakat, saat ini hanya DPD RI lembaga yang masih bisa dipercaya oleh rakyat. Lembaga tinggi lainnya mengutamakan kepentingan sendiri. Sudah tidak ada rasa peduli terhadap penderitaan rakyat. "Kami para aktivis ini sudah 26 kali aksi turun ke jalan kritisi keadaan bangsa ini. Tapi seperti ngomong sama tembok. Sama sekali tidak digubris. Makanya kita berharap suara-suara rakyat ini bisa disuarakan oleh DPD RI sehingga lebih kuat karena yang bicara adalah lembaga tinggi," ujar Leni Siregar, aktivis MPR juga. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, memberikan saran agar keluhan-keluhan tersebut disampaikan secara resmi dan tertulis. "Karena tugas kita sebagai DPD RI adalah menerima aspirasi dari rakyat. Setelah aspirasi terkumpul kemudian bisa dibawa ke rapat pimpinan, selanjutnya ke sidang paripurna. Ini proses konstitusi yang harus dijalani," katanya. Senator asal Jawa Timur itu menambahkan, dirinya sudah menyampaikan kepada semua pimpinan dan anggota DPD RI, aspirasi rakyat dari manapun harus diterima. "DPD adalah rumah rakyat. Saya sudah tegaskan itu kepada pimpinan maupun anggota DPD RI. Jadi aspirasi apapun pasti kita tampung, kita bahas dan kita carikan solusi," jelasnya. LaNyalla juga menyinggung untuk membenahi negara secara menyeluruh bangsa harus kembali kepada UUD 1945 yang asli. Soalnya sudah 20 tahun menggunakan UUD 45 yang diamandemen dari 1999 sampai 2002, namun kondisi negara bertambah kacau. "Kembali UUD 45 naskah asli kemudian dilakukan perbaikan-perbaikan lagi lewat adendum supaya lebih sempurna," tegasnya.

Topik:

DPD Ketua DPD aktivis mpr

Berita Sebelumnya

Kasus OTT Ade Yasin Ancam PPP Gagal Penuhi PT 4 Persen pada Pemilu 2024

Berita Selanjutnya

Kunjungi Ponpes Attauhidiyah Giren Tegal, Tak Disangka Prabowo Malah Didoakan

Berita Terkait

Politik
Fernando Emas (Foto: Dok MI)

Dorong Bubarkan DPD, Pengamat: Jelas "Kelaminnya", "Mandul" Fungsinya!

26 September 2025 11:43 WIB

Ekonomi
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Angelius Wake Kako (AWK) (Foto: Istimewa)

Dana Transfer Daerah Dinilai Terlalu Kecil, Senator AWK Desak Prabowo Perbaiki RAPBN 2026

21 Agustus 2025 12:25 WIB

Politik
Gedung DPR RI (Foto: Dok.MI)

FPP TNI Kirimkan Surat Usulan Pemakzulan Gibran ke DPR-MPR RI

3 Juni 2025 16:09 WIB

Politik
Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ahmad Nawardi (Foto: Ist)

DPD Minta Modal Koperasi Desa Merah Putih Tak Ganggu APBD

8 Mei 2025 19:48 WIB

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok MI/Aswan)

Apa Kabar Dugaan Suap Pemilihan Pimpinan DPD RI?

23 April 2025 10:29 WIB

Hukum
Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin (Foto: Dok MI)

Dugaan Reses Ilegal, KPK Didesak Periksa Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin

6 April 2025 13:05 WIB