Jokowi Ingatkan APBN dan APBD Segera Dibelanjakan, NasDem: Seharusnya Begitu

Jakarta, MI - Fraksi Partai NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendukung ketegasan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengingatkan agar anggaran negara baik APBN maupun APBD segera dibelanjakan. Hal ini untuk menjaga konsumsi dan daya beli masyarakat. “Kan seharusnya memang begitu bupati, wali kota dan gubernur mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kalau cuma bisa ngabisin anggaran APBD dari pusat, enggak perlu mereka dipilih langsung oleh rakyat,” kata Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai NasDem Irma Suryani Chaniago, Rabu,(11/5). Sedangkan untuk penyerapan APBN, Irma sapaanya meminta, setiap Kementerian dan Lembaga dapat memenuhi serapan anggaran. Irma berharap, Kementerian dan Lembaga juga mempunyai target yang jelas. “Serapam anggaran harus terpenuhi dengan target program kerja yang jelas,” imbuh Irma. Dalam hal ini, Irma mengapresiasi, langkah Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir yang melakukan penyederhanaan perusahaan plat merah di Indonesia. Irma mengaku setuju dengan langkah Erick yang menyederhanakan BUMN merugi selama ini. “Kalau rugi ngapain dipertahankan? mendingan dikerjasama operasikan tapi untung. Jadi tidak membebani APBN,” pungkas Politikus NasDem itu. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar anggaran negara baik APBN maupun APBD segera dibelanjakan. Hal ini untuk menjaga konsumsi dan daya beli masyarakat. “Saya ingatkan lagi APBN, APBD, BUMN harus mampu membangun kemandirian serta ketahanan ekonomi sehingga percepatan realisasi belanja APBN, APBD dan juga di BUMN harus betul betul-betul disegerakan untuk menjaga konsumsi, menjaga daya beli,” kata Jokowi pada sidang kabinet paripurna dilihat dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa (10/5/2022). Jokowi meminta kepada para menteri untuk memonitor realisasi anggaran di setiap kementerian dan lembaga. Dia ingin belanja anggaran berdampak pada masyarakat bawah. “Dan saya minta para menteri yang berkaitan dengan ini agar memonitor belanja belanja di setiap kementerian lembaga dan juga di daerah dan juga di BUMN, perhatikan sekali lagi kualitas belanjanya, outcomenya barus berdampak pada ekonomi rakyat bawah,” ujarnya. (La Aswan)