Proyek Pengadaan Gorden Bikin Malu Anggota DPR, Ketua Banggar: Batalkan

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 14 Mei 2022 15:30 WIB
Jakarta, MI - Pengadaan gorden rumah jabatan anggota DPR RI senilai Rp 43,5 miliar belakangan ini menuai polemik. Pasalnya, polemik ini terjadi karena pengadaan gorden puluhan miliar itu dianggarkan dalam situasi pandemi Covid-19. Menanggapi hal itu, Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mendesak agar pengadaan gorden rumah dinas DPR RI dibatalkan. Dia menyebut, permasalahan terjadi bukan dalam proses transparansi, melainkan dianggarkan dalam situasi pandemi Covid-19. “Seakan-akan dalam tanda kutip ini melukai hati masyarakat kita di tengah pandemi. Hemat saya selaku Ketua Badan Anggaran DPR RI alangkah baiknya jika kemudian dengan tegas mengatakan ke publik bahwa Rp 43,5 miliar itu untuk gorden rumah jabatan anggota DPR dibatalkan saja,” kata Said kepada wartawan, dikutip pada Sabtu (15/5). Meski pengadaan gorden pada rumah jabatan Anggota DPR RI telah dimenangkan oleh PT. Bertiga Mitra Solusi, hal ini tidak menjadi persoalan. Dia mengungkapkan, pengadaan gorden tersebut tidak memenuhi manfaat. “Karena pada akhirnya tidak memenuhi manfaat dan bahkan kalau setiap anggota ditanya pasti juga tidak tahu proses itu yang terjadi, bagaimana proses yang terjadi di penganggaran barang kali saya sebagai Ketua Banggar besarannya pasti tahu dan saya ikut bertanggung jawab, dan kemudian proses satuan tiganya di Kesekjenan dengan BURT,” tegas Said. Dia mengungkapkan, pengadaan gorden tersebut juga dinilai akan memalukan Anggota DPR RI. “Anggota juga kalau ditanya tentang gorden rumah jabatan juga akan malu bagi setiap anggota akan memalukan, batalkan, batalkan, dan batalkan proyek gorden Rp 43,5 miliar,” tandas Said. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar angkat bicara terkait anggaran untuk pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR. Dia mengakui, anggaran gorden rumah dinas anggota DPR tersebut dimenangkan oleh penawar harga tertinggi seharga Rp 43,5 miliar. Indra menjelaskan, gorden, vitrase dan blind yang ada saat ini di RJA Kalibata dan RJA Ulujami merupakan hasil dari proses pengadaan atau lelang Tahun Anggaran 2010. “Dengan demikian usia atau masa pemakaiannya sudah 12 tahun sehingga sudah banyak yang lapuk dan rusak. Sejak tahun 2020 sudah banyak permintaan dari anggota dewan kepada Kesetjenan untuk mengganti gorden, vitrase dan blind di unit-unit RJA, yang kondisinya sudah tidak layak,” kata Indra, melalui keterangan pers kepada wartawan, Senin (9/5). Ia menjelaskan, tiga perusahaan yang memasukkan penawaran untuk ikut tender pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR adalah, PT. Sultan Sukses Mandiri dengan harga penawaran Rp 37.794.795.705.00 atau dibawah HPS 10,33 persen; PT. Panderman Jaya dengan harga penawaran Rp 42.149.350.236.00 atau dibawah HPS 7,91 persen; PT. Bertiga Mitra Solusi dengan harga penawaran Rp 43.577.559.594.23 atau dibawah HPS 4,78 persen. Dia menyebut, pada tahapan evaluasi administrasi, dua surat penawaran memenuhi persyaratan sesuai dengan dokumen lelang yang telah ditetapkan. Adalah, PT. Sultan Sukses Mandiri dan PT. Bertiga Mitra Solusi dinyatakan lulus. Sementara PT. Panderman Jaya dinyatakan tidak lulus. Dia menyebut, pada tahapan evaluasi administrasi, dua surat penawaran memenuhi persyaratan sesuai dengan dokumen lelang yang telah ditetapkan. Adalah, PT. Sultan Sukses Mandiri dan PT. Bertiga Mitra Solusi dinyatakan lulus. Sementara PT. Panderman Jaya dinyatakan tidak lulus. Indra menyebut, evaluasi yang dilakukan dalam penelitian teknis adalah faktor-faktor yang disyaratkan dalam dokumen lelang. Menurutnya, apabila dalam evaluasi teknis hasil penilaiannya tidak memenuhi syarat, maka penawaran tersebut dinyatakan tidak lulus teknis, dan tidak akan dievaluasi lebih lanjut serta dinyatakan gugur. “Apabila hasil penilaian ternyata memenuhi syarat, maka penawaran tersebut dinyatakan lulus teknis dan berhak untuk disertakan dalam evaluasi biaya,” jelasnya. Setelah dilakukan klarifikasi administrasi, teknis, dan harga terhadap PT. Sultan Sukses Mandiri dan PT. Bertiga Mitra Solusi pada 1 April 2022, diperoleh hasil bahwa PT. Sultan Sukses Mandiri dinyatakan tidak lengkap karenya tidak melampirkan pengalaman 50 persen nilai dari HPS dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Sementara PT. Bertiga Mitra Solusi dinyatakan lengkap. “Setelah dilakukan pembuktian kualifikasi pada tanggal 4 April 2022 sesuai dengan berita acara klarifikasi dokumen penawaran bahwa penyedia PT. Bertiga Mitra Solusi dinyatakan lulus,” pungkas Indra. (La Aswan)

Topik:

Gorden DPR

Berita Sebelumnya

Pertemuan Tiga Petinggi Parpol Bisa Berikan Warna Baru di Pilpres 2024

Berita Selanjutnya

DPR Dukung Langkah Kapolri Atasi Wabah PMK yang Makin Ganas