DPR Ingatkan Bappebti Tak Mudah Berikan Izin Perdagangan Aset Kripto

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 30 Mei 2022 15:45 WIB
Jakarta, MI - Kalangan DPR mengkritik keras kebijakan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang terlalu mudah memberikan izin-izin perdagangan aset kripto. Padahal sebelumnya ada sejumlah aset kripto yang bermasalah dan merugikan nasabah. "Seharusnya Bappebti lebih selektif dan ketat lagi, jangan sampai bertambah lagi nasabah yang menjadi korban dari investasi kripto ilegal," kata Anggota Komisi VI DPR, Rudi Hartono Bangun, di Jakarta, Senin (30/5). Menurut Rudi, kasus robot trading DNA Pro yang merugikan nasabah sekitar Rp551 Miliar harus menjadi pintu masuk untuk mengungkap dugaan penipuan terhadap nasabah investasi kripto illegal. "Saat ini diprediksi robot trading mulai menyasar investasi aset kripto (cryptocurrency) di Indonesia. Karena itu, Bappebti harus menyiapkan aturan ketat, jangan sampai kecolongan," ungkapnya lagi. Legislator NasDem ini menjelaskan bahwa Indonesia ini menjadi sasaran empuk mafia-mafia keuangan, karena kapasitas masyarakat Indonesia terutama yang melek digital ini masih minim. "Kita apresiasi kecepatan aparat hukum menangangi kasus DNA Pro," tegasnya. Jadi, kata Rudi, sangat aneh Bappebti ini begitu mudah memberikan izin-izin perdagangan aset kripto, sementara hingga saat ini belum ada studi mendalam soal perdagangan kripto ini. "Aturan Bappebti ini belum jelas, karena belum tahu rujukan atau alat ukurnya apa, sehingga bisa menentukan coin-coin kripto yang boleh masuk ke Indonesia," ungkapnya. Malah, Rudi menduga adanya coin-coin yang dijual menggunakan skema ponzi dengan alasan membentuk komunitas. Dalam prakteknya, diduga ada perusahaan yang menjual di luar pasar-pasar resmi dengan menggunakan aplikasi ilegal yang tidak terdaftar. Oleh karena itu, Rudi mengingatkan Bappebti tidak sembarangan menerbitkan izin-izin perdagangan aset kripto. Makanya, sepanjang tidak ada punya aturan ketat untuk mengatasi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, maka sebaiknya tidak dikeluar izinnya. "Jangan bilang bahwa Bappebti hanya sekedar kasih izin, tapi pelaku penipuannya adalah mereka, tentu tidak bisa begitu, Bappebti harus ikut bertanggungjawab," tegasnya. Lebih lanjut Rudi mendesak Bappebti berkoordinasi dengan aparat penegak hukum agar investasi kripto illegal yang sudah dilaporkan ke Bareskrim bisa segera ditindaklanjuti. "DPR medesak aparat hukum untuk membongkar borok para pemain investasi bodong ini, karena membuat rakyat menderita," pungkasnya. (La Aswan)

Topik:

bappebti

Berita Sebelumnya

PKS Tak Mau Lagi Berada di Luar Pemerintahan, 'Iman' Mulai Goyah?

Berita Selanjutnya

Diajak Gabung PKS, Begini Respons Sandiaga Uno

Berita Terkait

Ekonomi
Penandatanganan addendum BAST peralihan tugas pengawasan derivatif keuangan dari Bappebti ke OJK (Foto: Dok OJK)

Resmi, OJK Ambil Alih Pengaturan dan Pengawasan Derivatif Keuangan Berbasis Efek dari Bappebti

7 Oktober 2025 12:17 WIB

Ekonomi
Nilai Transaksi Perdagangan Aset Kripto Tercatat Mencapai Rp556,53 Triliun Sepanjang Januari hingga November 2024 (Foto: Dok MI)

Bappebti Optimis Transaksi Aset Kripto Akan Melejit di 2025

18 Januari 2025 15:29 WIB

Ekonomi
Pengawasan Aset Kripto kini Beralik dari Bappebti ke OJK (Foto: Dok MI)

Presiden Terbitkan PP, OJK Ambil Alih Pengawasan Kripto

9 Januari 2025 15:07 WIB

Ekonomi
Pengawasan Derivatif Keuangan, Termasuk Aset kripto Dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI)

Pengawasan Aset Kripto Beralih ke OJK dan BI

28 Desember 2024 18:04 WIB

Ekonomi
Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (Foto: Dok MI)

OJK Rilis Aturan Baru Aset Kripto, Apa Saja Isinya?

24 Desember 2024 14:31 WIB

Ekonomi
Transaksi Aset Kripto Hingga Oktober 2024 Mencapai Rp475 triliun (Foto: Ist)

Transaksi Kripto Melonjak, Tembus Rp475 Triliun hingga Oktober 2024

11 Desember 2024 07:33 WIB