Komisi II DPR Pertimbangkan Usulan Presiden soal Masa Kampanye 90 Hari

wisnu
wisnu
Diperbarui 31 Mei 2022 12:00 WIB
Jakarta, MI – Komisi II DPR akan mempertimbangkan pendapat Presiden Joko Widodo terkait masa kampanye Pemilu 2024 yang diusulkan selama 90 hari. "Saya kira fraksi-fraksi lain di DPR , termasuk juga Mendagri, akan mempertimbangkan sepenuhnya pendapat Presiden tersebut," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin di Jakarta, Selasa (31/5). Terlebih, hasil pertemuan Komisi II DPR bersama penyelenggara pemilu dan Kemendagri beberapa waktu lalu, ada dua opsi terkait durasi masa kampanye yaitu 75 hari dan 90 hari. KPU diminta untuk membuat simulasi apabila kampanye berlangsung dalam waktu 75 hari. "KPU agar menjelaskan hal- hal terkait durasi kampanye 75 hari itu, apa hambatannya, kesulitannya dan bahkan risiko yang mungkin muncul," ujarnya. Hasil simulasi KPU tersebut belum diterima Komisi II DPR hingga saat ini dan akan disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada pekan depan. Karena itu, Komisi II DPR belum memutuskan durasi masa kampanye apakah 90 hari atau 75 hari. Pasalnya, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan Komisi II DPR untuk memutuskan durasi masa kampanye seperti efektifitas dan efisiensi. "Lebih dari itu, berhubungan juga dengan upaya meminimalisir potensi pertentangan, perseteruan bahkan konflik yang mungkin saja terjadi akibat durasi kampanye yang panjang," katanya. Di sisi lain menurut Yanuar, semakin lama masa kampanye, membuat biaya kampanye semakin meningkat dan membuat praktik politik uang lebih terbuka. Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan enam arahan terkait penyelenggaraan Pemilu 2024 saat bertemu dengan KPU di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (30/5). Terkait kampanye, Presiden dan KPU berpandangan bahwa sebisa mungkin kampanye dipersingkat agar lebih efisien dan tidak menimbulkan masalah di masyarakat yang berlama-lama, sehingga kampanye akan dilangsungkan dalam durasi 90 hari. "Titik temunya adalah kampanye pada durasi 90 hari. Ini juga nanti akan berimplikasi kepada proses-proses pengadaan dan distribusi logistik, terutama surat suara dan formulir," kata Ketua KPU RI Hasyim Asyari.

Topik:

Komisi II DPR masa kampanye 90 hari

Berita Sebelumnya

GKSB DPR RI Terus Berkomitmen untuk Mendukung Pembebasan Palestina

Berita Selanjutnya

DPR Hentikan Pembahasan RUU Penanggulangan Bencana

Berita Terkait

Nasional
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin. (Foto. Rizal Siregar)

Zulfikar Arse: Hak Atas Rumah Layak Adalah Amanat Konstitusi, Bukan Sekadar Proyek

9 Oktober 2025 14:57 WIB

Politik
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda

Komisi II DPR Batalkan Seluruh Perjalanan ke LN, Dana Dikembalikan ke Negara

3 September 2025 17:58 WIB

Nusantara
Momen akrab Gubernur Malut Sherly Tjoanda bersama Rifqinizamy Karsayuda saat kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Sofifi, 28 Juli 2025. (Foto: Dok MI).

DPR Dorong Tanah Adat di Malut Harus Dilindungi Lewat Perda

28 Juli 2025 19:41 WIB

Politik
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, M Toha (foto: fraksipkb.com)

Komisi II: Negara Tak Boleh Serahkan Data Pribadi Ke Negara Lain Dengan Alasan Apapun

27 Juli 2025 13:48 WIB

Politik
Anggota Komisi II DPR RI, M Khozin (foto: Zul Sikumbang?

M Khozin: Putusan MK 135/2024 Bentuk Kerusakan Konstitusional

5 Juli 2025 20:12 WIB

Politik
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda (Foto: Ist)

DPR Ingatkan Penyelesaian Polemik 4 Pulau Aceh-Sumut Perlu Kehati-hatian

17 Juni 2025 10:34 WIB