DPR Tolak Kenaikan Harga Tiket Candi Borobudur, Kenapa?

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 5 Juni 2022 18:00 WIB
Jakarta, MI - Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Demokrat Putu Supadma Rudana menilai menaikkan harga tiket ke Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah belum tepat. "Kenaikan tiket Borobudur saat ini belum tepat, karena daya beli masyarakat masih rendah di fase endemi ini," kata Putu kepada wartawan, Minggu (5/6). Putu yang juga Ketua Asosiasi Museum Indonesia ini menyampaikan pemerintah semestinya harus mempertimbangkan kembali keputusan tersebut. Menurut Putu, kenaikan harga tiket tersebut bisa berdampak pada menurunnya jumlah wisatawan hingga berdampak pada ekonomi masyarakat di sekitar Candi Borobudur. "Jangan sampai kenaikan tiket ini justru memberi dampak kerugian kepada masyarakat sekitar yang bergantung kehidupannya kepada kunjungan wisatawan khususnya para pelaku UMKM," tuturnya. Sebelumnya, pemerintah memutuskan menaikkan harga tiket ke Candi Borobudur menjadi Rp750 ribu untuk wisatawan domestik dan US$100 untuk wisatawan asing. Sementara harga tiket untuk pelajar dipatok Rp5 ribu. Pemerintah juga sepakat membatasi kuota turis ke Candi Borobudur hanya 1.200 orang per hari. Selain itu, semua turis wajib menggunakan jasa pemandu wisata atau tour guide dari warga lokal sekitar kawasan Borobudur. Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan kenaikan harga tiket ini dilakukan demi melestarikan kekayaan sejarah dan budaya Indonesia. "Langkah ini kami lakukan semata-mata demi menjaga kelestarian kekayaan sejarah dan budaya nusantara," kata Luhut dalam akun Instagramnya. [Sul]

Topik:

DPR Harga Tiket Candi Borobudur

Berita Sebelumnya

Bamsoet Apresiasi Suksesnya Balapan Formula E: Satu Visi dan Misi dengan IMI

Berita Selanjutnya

Pengamat Ini Sebut Koalisi Parpol Jelang Pilpres 2024 hanya Gimik Belaka

Berita Terkait

Hukum
Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Quomas (Foto: Dok MI/Istimewa)

Belum Usai Korupsi Kuota Haji Era Yaqut, DPR Sudah Bongkar Titik Rawan Korupsi Dana Haji 2026

4 jam yang lalu

Nasional
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: Ist)

DPR Sentil Menkeu Purbaya: Berhenti Komentari Kebijakan Kementerian Lain

14 Oktober 2025 14:55 WIB

Hukum
Ilustrasi - Dugaan korupsi impor beras (Foto: Istimewa)

KPK Diyakini Bongkar Korupsi Impor Beras: Kabarnya Sudah Naik Penyelidikan!

14 Oktober 2025 02:31 WIB

Hukum
Satori (kiri) dan Heri Gunawan (kanan) (Foto: Kolase MI)

Tenang Saja! KPK Tetap Jebloskan Satori dan Heri Gunawan ke Tahanan, Setelah...

13 Oktober 2025 16:06 WIB

Politik
Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam (Foto: Dok MI/Ist)

Aturan BPJH Produk Tanpa Sertifikasi Halal jadi Ilegal, DPR: Ngawur dan Sembrono!

12 Oktober 2025 16:41 WIB

Hukum
Mantan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo (Foto: Dok MI)

DPR Desak KPK Periksa Eks Kepala Bapanas Arief soal Dugaan Korupsi Demurrage Beras

12 Oktober 2025 10:30 WIB