DPR Minta Pemerintah Hitung Ulang Anggaran IKN

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 14 Juni 2022 17:20 WIB
Jakarta, MI - Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti masalah Ibu Kota Nusantara (IKN) yang perkembangan capaian tahun 2022 hanya berupa lahirnya 1 Undang-undang, 1 Peraturan Pemerintah dan 4 Peraturan Presiden. Menurutnya, pemerintah perlu mengkalkulasi ulang anggaran untuk IKN. Sebaiknya, lanjut Anis, APBN Tahun 2023 difokuskan kepada kebutuhan yang penting dan mendesak terkait tantangan global dan pelemahan kondisi ekonomi. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas terkait Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja dan Program (RKP) Kementerian PPN/Bappenas. “Pemerintah perlu menghitung ulang, menyesuaikan, dan bahkan menunda anggaran untuk IKN. APBN tahun 2023 perlu untuk difokuskan kepada kebutuhan yang penting dan mendesak terkait dengan tantangan global dan pelemahan kondisi ekonomi. Selain itu Anggaran IKN menjadi tidak prioritas karena tidak mendesak dan dapat dilakukan dalam jangka panjang (multiyears),” ungkapnya, Selasa (14/6). Sebelumnya, politisi dari F-PKS ini juga menyoroti tentang ekonomi hijau dengan pembangunan rendah karbon (PRK) dan berketahanan iklim (BI). Dalam paparan yang disampaikannya, Menteri PPN/Kepala Bappenas menyampaikan bahwa output dari ekonomi hijau ini adalah pengembangan kebijakan PRK dan PBI untuk masuk dalam penyusunan RPJPN, RPJMN dan RKP. Selanjutnya, pengembangan sektor yang lebih detail seperti sektor energi, limbah, pertanian, kehutanan, transportasi, serta kelautan dan pesisir, air, pertanian dan kesehatan. Anis menanggapi dengan mengatakan bahwa seharusnya, agro maritim menjadi fokus pembangunan berkelanjutan karena sektor ini terus tumbuh bahkan dalam situasi krisis. “Agro maritim ini tahan banting dan menjadi leading sektor dalam perekonomian nasional,” kata Anis. Sebagian besar provinsi di Indonesia, Gross Domestic Product (GDP) nya didominasi oleh sektor pertanian dan kelautan. Oleh karena itu, Anis menekankan agar Bappenas memiliki grand desain perencanaan nasional terkait dengan pendekatan baru yang dilakukan terhadap sektor agro maritim. Perencanaan tersebut dengan menggunakan transformasi ekonomi digital dan ekonomi hijau yang tentunya membutuhkan pendekatan baru. Wakil ketua Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini juga secara khusus memberikan apresiasi kepada Bappenas terutama terkait integrated digital office. Anis menilai hal ini merupakan pendekatan yang luar biasa dan respon yang tepat terhadap perkembangan. Namun, Anis menekankan bahwa dampak dari integrated digital office ini harus efisiensi terutama dari sisi biaya. Bappenas perlu membuat perbandingan efisiensi ini antara sebelum dan sesudah penerapan integrated digital office. “Sehingga bisa terukur, sejauh mana signifikansi dalam efisiensi biaya yang digunakan. Apakah berkurang atau malah bertambah,” tegasnya. Hal-hal lainnya menurut Anis perlu diperhatikan juga. Seperti reformasi birokrasi dan efisiensi tenaga kerja karena penerapan sistem baru membutuhkan reformasi birokrasi. Agar dapat terlaksana cara kerja baru yang lebih efisien dan berbasis teknologi dengan tetap mempertahankan produktivitas dan meningkatnya kualitas pelayanan kepada publik.

Topik:

IKN

Berita Sebelumnya

DPR Mendesak Penerapan Prinsip-Prinsip GCG di BUMN

Berita Selanjutnya

Pemerintah Naikan Tarif Dasar Listrik 3.500 VA ke Atas, DPR: Tidak Kreatif

Berita Terkait

Nasional
Ibu Kota Nusantara (IKN) (Foto: Ist)

Target 2029: 9.500 ASN Pusat Pindah Kerja ke IKN

27 September 2025 12:15 WIB

Hukum
Bedeng para pekerja pembangunan National Training Center (NTC) di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diduga sudah ditinggalkan (Foto: Dok MI)

Dugaan Korupsi Proyek NTC Rp170 M di IKN Seret Erick Thohir, Sudah Dilaporkan ke KPK!

26 September 2025 00:13 WIB

Nasional
Presiden RI, Prabowo Subianto (Foto: Dok MI)

Prabowo Teken Perpres, IKN jadi Ibu Kota Politik di 2028

20 September 2025 16:53 WIB

Nasional
Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka (Foto: Ist)

Wapres Gibran Tegaskan Proyek IKN Terus Berjalan di Era Prabowo

24 Agustus 2025 11:03 WIB

Nasional
Istana Negara di Kota Nusantara (Foto: Ist)

DPR Soroti Minimnya Transportasi Menuju IKN

11 Agustus 2025 15:02 WIB

Hukum
Terbongkarnya praktik penambangan batu bara ilegal di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, Kalimantan Timur, telah memicu sorotan tajam dari Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia. Kasus ini dinilai sebagai bukti nyata lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum di sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba). Aktivitas ilegal ini terungkap setelah berlangsung sejak 2016. Operasi Bareskrim Polri berhasil membongkar praktik ini, menyita 351 kontainer batu bara ilegal dan menangkap tiga tersangka.

Tambang Ilegal di IKN Rp 5,7 T: Masih Banyak Tak Tersentuh Hukum di Kaltim, Pejabat Negara Diduga Terlibat!

22 Juli 2025 12:56 WIB