DPR Tegaskan Menjaga Kelestarian Candi Borobudur Tak Dilakukan dengan Penyelesaian Finansial

Jakarta, MI - Wacana kenaikan tarif tiket Candi Borobudur sempat ramai diperbincangkan setelah Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sempat menyebut angka Rp 750 ribu dan 100 dolar. Berbagai kritikan dan masukan bermunculan, alhasil wacana tersebut dibatalkan. Pembatalan kenaikan harga tiket masuk ke Candi Borobudur itu pun direspons baik oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Anggota Komisi X DPR RI fraksi Partai Demokrat, Bramantyo Suwondo menegaskan, agar urusan untuk menjaga kelestarian Candi Borobudur tak dilakukan dengan penyelesaian finansial. “Melestarikan Borobudur dengan melaksanakan pembatasan baik idenya. Akan tetapi jangan dengan penyelesaian finansial dikarenakan pembatasan cara seperti itu sudah pasti yang akan bisa masuk hanyalah orang- orang yang berekonomi kuat,” tegasnya, Sabtu (18/6). Ia juga mengingatkan, bahwa Candi Borobudur merupakan warisan bangsa. Sehingga, pemerintah harus dapat memastikan masyarakat Indonesia mempelajari warisan leluhurnya dengan sepenuh hati. “Kita juga harus memastikan masyarakat yang hidup disekitaran Borobudur dapat turut mengapresiasi dan mempelajari warisan leluhurnnya," jelasnya. Untuk itu, Bram menyarankan, agar pemerintah dapat melakukan pembatasan ke Candi Borobudur melalui cara pembelian tiket secara online dan offline. Hal tersebut, jauh lebih efektif untuk menjaga kelestarian Candi Borobudur. “Jadi singkatnya menggunakan sistem pembatasan pendatang dengan cara sistem booking. Bukan dengan cara menaikan harga secara signifikan,” ungkap Bram. Kata Bram, jika untuk melestarikan serta menjaga kebersihan dapat dimulai dengan kesadaran dan kecintaan terhadap suatu objek wisata tersebut. Bram mengungkapkan, pemerintah harus dapat memulai membangun kesadaran dan kecintaan dengan mengajak masyarakat mengenal serta mempelajari warisan bangsanya. “Tentunya dengan cara mengajak masyarakat mengenal, mempelajari warisan bangsanya ini yaitu candi borobudur. Dengan membangun kesadaran tersebut pastinya akan terbang rasa ingin melestarikan dan menjaga kebersihannya,” tandas Bram. Diketahui, pemerintah telah memutuskan batal mengenakan tiket khusus kepada wisatawan untuk bisa menaiki Candi Borobudur. Pembatalan disebutkan berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas tentang Pariwisata di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (14/6). Sebagai gantinya, hanya akan disediakan kuota 1.200 wisatawan per hari, atau 120 per jam, yang mendaftar daring. Mereka yang bisa menaiki Candi Borobudur juga harus didampingi pemandu wisata yang sudah terdaftar, serta mengenakan alas kaki yang sudah disediakan.