Slamet Dukung Upaya Penanggulangan Wabah PMK, DPR Minta Pemerintah Hati-Hati

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 8 Juli 2022 16:30 WIB
Jakarta, MI - Anggota Komisi IV DPR RI F-PKS, Slamet menyatakan bahwa ia mendukung semua bentuk upaya yang dilakukan pemerintah dalam penanggulangan wabah PMK. Namun, ia menegaskan, Pemerintah juga harus berhati-hati agar tidak menimbulkan gejolak baru ditengah masyarakat menyusul beredarnya Surat Edaran (SE) nomer 3 BNPB tahun 2022 tentang Pengendalian Lalu lintas Hewan dan Produk Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku Berbasis Kewilayahan. “Pemerintah harus memberi ruang kepada peternak untuk bisa melakukan distribusi, karena kalo tidak, jangan salahkan kalau masyarakat berpikir spekulatif, bahwa Pemerintah menghambat proses kurban,” tegas Slamet, Jumat (8/7/2022). Menurut Slamet, hakekatnya, pelaksanaan kurban justru membantu pemerintah dalam penanganan PMK. Seolah-olah ini melakukan pemusnahan masal tanpa pemerintah memberikan kompensasi penggantinya. Karena secara umum sebagian provinsi sudah terkena PMK. “Saya kira SE dari Satgas PMK termasuk juga upaya dari Kementerian Pertanian dan kementerian Dalam Negeri sangat baik dalam upaya pelambatan laju penyebaran PMK antar daerah. Namun metode pembatasan penyebaran hewan kurban perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak merugikan masyarakat,” ungkapnya. Slamet juga meminta, sebelum Surat Edaran no 3 efektif dilaksanakan, pemerintah harus sudah menyediakan infrastruktur karantina di setiap kabupaten/kota, termasuk anggaran penanggulangan wabah PMK harus dipastikan sudah tersedia agar instruksi dari presiden Jokowi melalui Menko Ekuin dapat terlaksana. Terakhir, perlu juga dipertimbangkan mengenai kondisi psikologis peternak saat memasuki hari raya Idul adha, karena keberadaan PMK sudah membuat sebagian peternak kecil kesulitan dalam menjual ternak mereka akibat adanya pembatasan distribusi. Perlu dipertimbangkan pemberlakukan SE satgas PMK nomor 3 tahun 2022 dilaksanakan efektif pasca idul Adha agar skema penanganan PMK tidak kontra produktif. Dengan Melakukan pembatasan pergerakan hewan, disaat umat islam butuh hewan kurban.

Topik:

-

Berita Sebelumnya

PM Inggris Mundur, Rizal Ramli: Etika Luar Biasa, Pemimpin harus Sama Kata-kata dan Tindakan

Berita Selanjutnya

Presiden Sri Lanka Mundur, Anthony Budiawan: Masyarakat Punya Hak Penuh Turunkan Presiden Gagal!

Berita Terkait

Nusantara
Dari kiri ke kanan: Wakil Ketua DPRD Klaten Haryanto, Ketua DPRD Klaten Edy Sasongko, Wakil Ketua DPRD Klaten Bahtiar Joko Widagdo dan Wakil Ketua DPRD Klaten Widodo (Foto: Instagram official DPRD Klaten)

Ombudsman RI Soroti Lambannya Penegakan Etik di DPRD Klaten

8 menit yang lalu

Nusantara
Petugas dari kepolisian saat melakukan olah TKP (Foto: Dok MI/Hms)

Trafo PLN Tanpa Pengaman Renggut Nyawa Balita di Blitar

14 menit yang lalu

Ekonomi
Seorang siswa bersiap menyantap sajian dalam program Makan Bergizi Gratis di SMP Negeri 61, Slipi, Jakarta, Senin (6/1/2025) (Foto: Dok MI/Antara)

Daftar 15 Yayasan MBG Diistimewakan dalam Identifikasi Transaksi Mencurigakan PPATK

17 menit yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo (Foto: Dok MI/Istimewa)

KPK Panggil Ulang Anak Menas Erwin, Valentino Matthew

39 menit yang lalu

Ekonomi
Coretax (Foto: Dok MI)

Purbaya Panggil Hacker Indonesia Top untuk Benahi Sistem Keamanan Coretax

1 jam yang lalu

Ekonomi
SPBU Shell (Foto: Dok MI)

ESDM: Seluruh SPBU Swasta Sepakat Negosiasi BBM dengan Pertamina

1 jam yang lalu