Arsul Sani Menilai Status Tersangka Hakim MA "Sudah Pas"

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 23 September 2022 14:27 WIB
Jakarta, MI - KPK menetapkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati, sebagai tersangka kasus dugaan suap. Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi PPP, Arsul Sani mengatakan tidak merasa heran dengan kejadian tersebut karena selama ini dalam memutus kasus seringkali tidak adil. "Komisi III melihat bahwa kasus terlibatnya hakim agung, staf kepaniteraan dan pegawai MA dalam kasus suap ini, sebetulnya bukan hal yang mengejutkan dan pihaknya juga selama ini menerima aduan masyarakat yang merasakan putusan yang tidak adil. Setelah kami pelajari memang kami juga menilai putusannya tidak adil bahkan salah secara hukum," ucapnya kepada wartawan, Jum'at, (23/9). Arsul menegaskan, bahwa kepada Ketua Mahkamah Agung (MA) harus segera membenahi internal khususnya pada Hakim atau ASN non Hakim, untuk menghidupkan kembali budaya kulturalnya dan biasanya putusan MA seringkali ada dugaan tindakan suap atau gratifikasi makanya tidak ada keadilan. "Putusan yang seperti ini, salah dalam menerapkan hukum dan menabrak keadilan seringkali faktor penyebabnya karena ada yang 'main' dalam kasusnya, entah berupa suap atau yang lainnya," tuturnya. Oleh karena itu, tegasnya, dalam masalah yang terjadi ditubuh internal MA ini, mestinya menjadi perhatian khusus publik serta segera melakukan tindakan atas permainan-permainan didalamnya. "Sebenarnya MA bisa memanfaatkan KY lebih maksimal untuk 'mencuci' yang kotor-kotor di jajaran peradilan, termasuk di MA sendiri. Namun kesannya selama ini kan justru MA mau selesaikan sendiri via Bawas," tandasnya. "Tapi publik melihatnya malah ini ikhtiar untuk 'melindungi' hakim dari hukuman yang lebih tegas jika itu ditangani KY," pungkasnya. [Adi]

Topik:

Polri Data polri diretas Dedi Prasetyo

Berita Sebelumnya

SBY vs Mahfud MD Soal Kecurangan Pemilu, PKB Angkat Bicara!

Berita Selanjutnya

Kuasa Hukum Lukas Enembe Tuding Ada Peran Mendagri Dalam Kasus Kliennya

Berita Terkait

Hukum
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan).

Putusan MK: Jaksa Nakal Bisa Langsung Diproses KPK-Polisi Tanpa Izin Atasan

17 Oktober 2025 13:58 WIB

Hukum
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana (Foto: Dok MI/Pribadi)

PPATK akan Telusuri Aset Eks Dirut PLN Fahmi Dkk

11 Oktober 2025 14:13 WIB

Hukum
Mantan Dirut PT PLN Fahmi Mochtar (Foto: Dok MI/Istimewa)

Bersama PPATK, Polri Telusuri Aset Eks Dirut PLN Fahmi Cs: Tersangka Korupsi PLTU I Kalbar Rp 1,35 T

11 Oktober 2025 13:23 WIB

Hukum
Mantan Dirut PT PLN Fahmi Mochtar (Foto: Dok MI/Istimewa)

Mengapa Polri Belum Jebloskan Eks Dirut PLN Cs ke Tahanan?

8 Oktober 2025 13:43 WIB

Hukum
Ilustrasi - Anggota Polri (Foto: Istimewa)

Daftar 341 Ribu Lebih Data Personel Polri yang Dibocorkan Bjorka (2)

7 Oktober 2025 09:42 WIB

Hukum
Mantan Direktur Utama PT PLN Fahmi Mochtar (Foto: Dok MI/Istimewa)

Korupsi Proyek PLTU 1 Kalbar Rugikan Negara Rp1,3 T, Eks Dirut PLN Fahmi Mochtar Belum Ditahan!

6 Oktober 2025 16:45 WIB