DPR Sebut Pentingnya Dialog Demokrasi Agar Terhindar Polarisasi

Jakarta, MI - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Achmad Hafisz Tohir mengungkapkan bahwa, di tengah situasi konflik global yang kini terjadi, demokrasi Indonesia dinilai tetap berjalan ‘on track’. Sehingga, DPR RI sebagai tuan rumah Parliamentary Forum in the Context of the G20 Parliamentary Speaker’s Summit (P20) berupaya menanamkan semangat para perwakilan parlemen anggota G20 agar tetap menjaga demokrasi yang vibran dan kondusif, dengan mengedepankan dialog guna meminimalisir polarisasi. Sejak melewati masa reformasi, ungkapnya, demokrasi Indonesia turut mengarah pada tingkat kesejahteraan yang lebih baik. “Kita (Indonesia) yang sudah mengimplementasikan demokrasi modern, masa-masa reformasi sejak tahun 1998 itu semakin hari menunjukan kualitas demokrasi yang lebih baik. Walaupun ada perbedaan yang sangat tajam antara blok Rusia dan blok membela Ukraina, demokrasi kita sudah berjalan on the track,” tuturnya usai mengikuti rangkaian forum P20 dengan tema ‘Effective Parliament, Vibrant Democracy’ di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (6/10). Politisi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPR RI itu menyoroti negara-negara, seperti Inggris, Perancis, dan Amerika Serikat, pelopor demokrasi sudah mencapai titik jenuh. Hal ini bisa dibuktikan dengan terjadinya penurunan jumlah pemilih yang signifikan pada pemilihan umum. Indonesia, baginya, berpotensi menjadi negara acuan untuk mempertahankan demokrasi yang mengutamakan kesejahteraan yang lebih baik. “Demokrasi (Indonesia) sangat diterima, lalu direspon positif oleh investasi para pelaku bisnis. Jadi, ini sangat penting bagi kita. Dalam transformasi energi perlu dukungan investasi dan dukungan kepercayaan dunia untuk memasukkan modalnya ke Indonesia,” ucapnya. Terakhir, dirinya menekankan harus ada regenerasi dalam demokrasi. Dari sudut pandangnya, anak-anak muda harus diberikan peluang untuk berkecimpung di dunia politik. Tanpa keterlibatan mereka, jelasnya, kebijakan-kebijakan publik yang diputuskan menjadi tidak relevan dengan kondisi sekaligus situasi pada masa mendatang. “Kesempatan anak-anak muda untuk menjadi politikus, untuk menjadi wakil rakyat itu, sangat terbuka di sistem demokrasi Indonesia ini melalui peraturan yang telah disahkan. Kita bisa melakukan reformasi demokrasi dan juga kita bisa mengangkat gender dan juga milenial ke tahap pengambil keputusan di Republik ini yaitu sebagai anggota parlemen,” ungkapnya. [Adi]