Pengamat Harap DPR Segera Menyelesaikan Pasal-pasal Kontoversi RKUHP Sebelum Ketuk Palu

Albani Wijaya
Albani Wijaya
Diperbarui 26 November 2022 16:33 WIB
Jakarta, MI - Pengesahan RKUHP kembali ditunda oleh DPR RI dengan alasan masih banyak pasal yang Kontroversial. Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin berharap kepada DPR untuk fokus membenahi banyaknya pasal kontroversi sebelum pengesahannya tiba. "Jika masih banyak pasalnya kontroversi dan merugikan masyarakat maka sebaiknya ditunda untuk pengesahannya untuk dilakukan perbaikan oleh DPR, jika perlu dibatalkan saja," katanya kepada Monitor Indonesia, Sabtu (26/11). Menurutnya, apabila RKUHP buru-buru disahkan tanpa mempertimbangkan revisi dari pasal-pasal yang bermasalah tersebut akan menimbulkan penilaian negatif dari masyarakat Indonesia bahkan bisa jadi ada demo besar-besaran kedepannya. "Seharusnya itu menjadi perhatian bagi pemangku kepentingan, DPR dan Pemerintah seharusnya peka terkait pengesahan RKUHP tersebut, jangan sampai masyarakat menilai kinerja pemerintah khususnya Jokowi ternilai negatif," tuturnya. Lebih lanjut, Ujang menegaskan, sudah menjadi tanggung jawab pejabat untuk dikritik oleh masyarakat. Olehnya itu, sambungnya, buatlah suatu kebijakan yang benar-benar pro terhadap masyarakat Indonesia. "Sudah seperti itu pejabat publik harus siap menerima kritik masyarakat, kalau tidak mau ya jangan jadi pejabat. Buatlah undang-undang yang mengedepankan kepercayaan rakyat," tutupnya. (MI/Adi)

Topik:

RKUHP

Berita Sebelumnya

PAN Nilai Ucapan Jokowi Soal Rambut Putih Hanyalah Personifikasi

Berita Selanjutnya

Gandeng Bank Indonesia, Legislator Sultra Sosialisasi Pengendalian Inflasi

Berita Terkait

Politik
Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman (Foto: Ist)

Komisi III DPR Mulai Raker Bahas RKUHP Bulan Depan

26 Juni 2025 16:44 WIB

Hukum
Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Hendri Jayadi Pandiangan (Foto: Dok MI/Istimewa)

Hendri Jayadi: Dominus Litis Berpotensi Menimbulkan Tumpang Tindih

26 Mei 2025 17:05 WIB

Hukum
Pengunjuk rasa meminta KPK untuk membersihkan dan menangkap koruptor-koruptor pajak, mafia pencucian uang, serta birokrat-birokrat di pemerintahan yang mengkorupsi uang rakyat.

RUU Perampasan Aset Dibahas Usai Revisi KUHP, Terancam Molor Lagi?

7 Mei 2025 14:51 WIB