Banyak Kepentingan, Omnibus Law Bidang Kesehatan Tak Perlu Buru-buru untuk Dibahas

John Oktaveri
John Oktaveri
Diperbarui 5 Desember 2022 14:31 WIB
Jakarta, MI - Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Saleh Partaonan Daulay mengatakan pembahasan tentang Omnibus Law Bidang Kesehatan mendapat perhatian luas dan kontroversi di kalangan masyarkata sehingga tidak perlu buru-buru atau dipaksakan untuk dibahas. “Tanggapannya sangat beragam. Ada yang bernada positif, tetapi ada yang menanggapi dingin dan cenderung menolak yang menunjukkan bahwa ada banyak kepentingan di bidang Kesehatan,” ujarnya kepada wartawan, Senin (5/12). Saleh mengatakan, mereka yang merasa kepentingannya terganggu pastilah akan bereaksi. Paling tidak, mereka melakukan advokasi publik, bisa melalui jalur akademik lewat seminar, diskusi, Focus Group Discussion (FGD) di kampus-kampus, atau audiensi dengan fraksi-fraksi yang ada di DPR. Bahkan dia mengatakan diskusi melalui media sosial juga ramai sehingga memunculkan wacana dan isu yang dianggap krusial di RUU tersebut. “Secara tidak langsung, isu yang menjadi perhatian mereka berubah jadi isu publik. Lebih dari itu, ada juga yang berjuang melalui demonstrasi dan unjuk rasa. Ini juga boleh asal sesuai aturan dan tidak mengganggu kepentingan umum,” ujar politisi PAN tersebut. Saleh memastikan bahwa pihaknya tak ingin pembahasan semua RUU bidang kesehatan ini terkesan terburu-buru dan dipaksakan. Karena itu, pihaknya sudah menerima audiensi berbagai kalangan termasuk organisasi profesi, ikatan apoteker, perawat, dan bidan. "Kami mau mendengar apa pandangan mereka. Kami juga membuat diskusi resmi. Kemarin, misalnya, kami membahas RUU pengawasan obat dan makanan. Mengundang pihak terkait dan berkepentingan," katanya. Dalam konteks tersebut, dia berharap, seluruh elemen masyarakat dapat berpartisipasi dan berkontribusi. Semua dipersilahkan memberikan masukan dan pokok-pokok pikiran. Dengan begitu, sebut Saleh, wacana yang berkembang dapat dipertanggungjawabkan secara moril dan akademik. "Kalaupun ada yang mau ditolak, silakan disampaikan. Lengkapi dengan argumen yang rasional. Kami Insya Allah akan mengkajinya. Jika memang sesuai dengan aspirasi masyarakat, kami akan ikut memperjuangkannya," kata politisi daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara (Sumut) II itu. Menurut Saleh, munculnya pro dan kontra tentang Omnibus Law Bidang Kesehatan sangat wajar terjadi di kalangan masyarakat. Hal tersebut, kata dia, menunjukkan bahwa ada banyak kepentingan di bidang kesehatan.

Topik:

DPR Saleh Partaonan Daulay omnibus law

Berita Sebelumnya

Bupati Poltak Sitorus Tak Kunjung Bayar Sisa Utangnya ke Jansen Sinamo

Berita Selanjutnya

Gaet Pemilih Milenial, Jubir Partai Gerindra: Kita Siap Hadirkan Kampanye Sejuk, Rasional dan Tidak Umbar Janji-janji Manis

Berita Terkait

Ekonomi
DPR Sahkan Revisi UU BUMN jadi Undang-Undang (Foto: Ist)

DPR Sahkan Revisi UU BUMN jadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna

2 Oktober 2025 14:01 WIB

Ekonomi
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: Dok Ist)

BUMN Ngadu ke DPR, Purbaya: Saya Bukan Juru Bayar!

2 Oktober 2025 12:02 WIB

Politik
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Istimewa)

Dasco soal Gugatan Penghapusan Uang Pensiun DPR ke MK: Apa Pun yang Diputuskan, Kita Akan Ikut

1 Oktober 2025 19:23 WIB

Hukum
Karikatur - Ilustrasi - Semua Anggota Komisi XI DPR RI (2019-2024) diduga menerima dana CSR BI-OJK (Foto: Gatot Eko Cahyono)

KPK akan Periksa Semua Anggota Komisi XI DPR (2019-2024) soal Korupsi CSR BI, Ini Daftarnya

1 Oktober 2025 09:54 WIB

Politik
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Dok/MI)

DPR Akan Kaji Putusan MK Batalkan Kewajiban Tapera

30 September 2025 17:59 WIB

Nasional
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Ist)

DPR Libatkan Serikat Buruh dalam Perumusan RUU Ketenagakerjaan Baru

30 September 2025 16:55 WIB