Ketua Komisi III DPR Sebut KUHP Tidak Akan Pernah Sempurna

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 6 Desember 2022 19:54 WIB
Jakarta, MI- Meski ada penolakan dari sejumlah elemen masyarakat, DPR RI tetap mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang. Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto karib disapa Bambang Pacul mempersilakan kepada pihak-pihak yang tidak puas dengan kehadiran KUHP baru untuk menempuh saluran hukum yang ada. "Kami tidak pernah mengatakan ini pekerjaan sempurna, karena ini adalah produk dari manusia, tidak akan pernah sempurna," kata Pacul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12). "Kalau ada yang memang merasa sangat mengganggu, kami persilakan kawan-kawan menempuh jalur hukum dan tidak perlu berdemo," sambung dia. Politikus PDI Perjuangan ini meminta publik yang belum sepakat dengan KUHP baru agar tidak melakukan unjuk rasa. Ketimbang unjukrasa, Pacul menyarankan agar mereka mengajukan Judicial Rrview atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Yang belum sepakat terhadap pasal yang ada silakan mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi melalui judicial review," ujar Pacul.

Topik:

KUHP

Berita Sebelumnya

DPR: Pengesahan RUU Kerja Sama Pertahanan Indonesia-Singapura Perbaiki Posisi Tawar Internasional

Berita Selanjutnya

Komisi III DPR Klaim KUHP yang Baru Disahkan Murni Buatan Anak Bangsa

Berita Terkait

Hukum
KUHP dan KUHAP (Foto: Dok MI/Net/Ist)

Ahli Wanti-wanti Tumpang Tindih dan Rebutan Kewenangan di RKUHAP

22 Maret 2025 13:58 WIB

Politik
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menggelar rapat kerja perdana dengan Komisi XIII DPR RI pada Senin (4/11/2024).

UU Pidana Mati, Pidana Tutupan, Grasi dan KUHP bakal Disusun

4 November 2024 17:22 WIB