Komisi III DPR Klaim KUHP yang Baru Disahkan Murni Buatan Anak Bangsa

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 6 Desember 2022 21:32 WIB
Jakarta, MI- Anggota Komisi III DPR RI Supriansa mengatakan, disahkannya Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) menjadi UU merupakan satu peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia. Supriansa juga mengklaim, UU KUHP yang telah disahkan oleh Komisi III DPR RI dan Pemerintah merupakan produk murni buatan anak bangsa. “UU KUHP warisan kolonial Belanda yang dipakai sampai kurang lebih 70 tahun di sudah banyak yang tidak relevan dengan situasi masyarakat  karena perkembangan zaman. Atas dasar itulah, sehingga anak bangsa melakukan rekodifikasi atau perubahan UU KUHP ini. Alhamdulilah, UU KUHP ini telah diselesaikan dan dirampungkan mulai dari periode sebelumnya sampai periode ini baru bisa terselesaikan dengan baik. Hal ini menandakan bahwa perjalanan KUHP ini yang dibuat dari periode ke periode adalah sesuatu yang sangat bagus karena murni buatan anak bangsa,” ujar Supriansa di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (06/12/2022). Kendati demikian, Supriansa menyatakan bahwa Komisi III DPR RI dan Pemerintah membuka ruang bagi masyarakat untuk melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika masih ada pasal-pasal yang dirasa kurang pas. “Silahkan mengajukan ke MK dan nanti disana kita akan bertemu kembali yaitu bertemu dari pihak pemerintah, bertemu dengan wakil dari DPR untuk mempertahankan masing-masing pendapat kita terhadap pasal demi pasal yang ada. Jadi, yang harus kita ucapkan sekarang ini adalah ‘Alhamdulilah’ bahwa KUHP kita ini sudah ada yang bisa dipakai di tengah-tengah masyarakat dan itu murni buatan kita dan bukan lagi buatan kolonial Belanda. KUHP ini jauh lebih bagus dibandingkan dengan KUHP warisan kolonial Belanda,” pungkas Supriansa.

Topik:

KUHP

Berita Sebelumnya

Ketua Komisi III DPR Sebut KUHP Tidak Akan Pernah Sempurna

Berita Selanjutnya

Anggota Komisi VI DPR Pertanyakan Motif Garuda Diskon Harga Rights Issue Tidak Terlalu Besar

Berita Terkait

Opini
Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti (Usakti) Azmi Syahputra (Foto: Dok MI/Pribadi)

Menjaga Pasal 21 UU Tipikor: Perisai Integritas Proses Hukum ”Bukan Pasal Karet”

17 Oktober 2025 00:15 WIB

Hukum
KUHP dan KUHAP (Foto: Dok MI/Net/Ist)

Ahli Wanti-wanti Tumpang Tindih dan Rebutan Kewenangan di RKUHAP

22 Maret 2025 13:58 WIB

Politik
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menggelar rapat kerja perdana dengan Komisi XIII DPR RI pada Senin (4/11/2024).

UU Pidana Mati, Pidana Tutupan, Grasi dan KUHP bakal Disusun

4 November 2024 17:22 WIB