Kurang Setuju Insentif untuk Kendaraan Listrik, Anggota Komisi XI DPR: Ada yang Lebih Mendesak!

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 22 Desember 2022 14:48 WIB
Jakarta, MI- Kalangan DPR RI kurang sependapat dengan rencana pemerintah yang akan memberikan insentif sebesar Rp5 triliun untuk pembelian kendaraan listrik. “Secara pribadi, saya rasa itu belum perlu ya itu ada yang lebih mendesak untuk kita berikan insentif,” kata Najib begitu ia disapa saat ditemui di Bandung, Jawa Barat, Kamis (22/12/2022). Menurutnya, ada hal yang jauh lebih penting dan prioritas ketimbang memberikan insentif untuk kendaraan listrik yang dari sisi konsep dan efektivitasnya masih perlu kajian secara mendalam. “Terkait memberikan insentif terhadap kendaraan listrik sebesar itu juga saya rasa ada yang lebih prioritas. Jadi (saya) lebih senang insentif itu diberikan untuk keperluan atau hajat hidup orang banyak semisal menambah subsidi pupuk yang lebih murah terjangkau dan lainnya,” kata Najib. Meski demikian, Najib pun menegaskan, dirinya bukan tidak menyetujui soal keberpihakan terhadap ekonomi hijau melalui rencana kebijakan subsidi kendaraan listrik tersebut. “Kita sangat setuju bahwa negara kita memiliki keberpihakan terhadap ekonomi hijau,” pungkas Najib. Diketahui, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian atau Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah saat ini tengah menyiapkan dana Rp 5 triliun sebagai insentif pembelian kendaraan listrik. “Nantinya insentif ini akan kita berikan dalam rupiah tertentu ini sedang kita bicarakan dengan bu Menteri Keuangan. Nilainya Rp 5 triliun,” kata Airlangga saat konferensi pers virtual di Istana Merdeka melalui kanal youtube Sekretariat Presiden, Jakarta, Rabu (21/12/2022). Airlangga pun mengatakan, nantinya dana sebesar Rp 5 triliun tersebut akan dibagi untuk insentif motor listrik dan juga mobil listrik.

Topik:

kendaraan listrik

Berita Sebelumnya

Kemenkeu Bakal Penuhi Tuntutan Bupati Meranti, Demokrat: Stafsusnya Sok-sokan!

Berita Selanjutnya

Jokowi Takut Dikambinghitamkan Partai Gagal Koalisi, NasDem: Enggak Perlu Diperpanjang Jabatannya

Berita Terkait

Ekonomi
Salah satu tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina mengenakan rompi tahanan Kejagung (Foto: Dok MI/Aswan)

Korupsi Pertamina Dicurigai Dimanfaatkan untuk Beralih ke Kendaraan Listrik

27 Februari 2025 19:08 WIB