Antisipasi Kanibalisme Politik, Muhammadiyah Usul Dua Alternatif Sistem Pemilu

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 2 Januari 2023 18:25 WIB
Jakarta, MI- Muhammadiyah turut menyoroti uji materi atas UU Pemilu terkait penerapan sistem proporsional terbuka pada Pemilu 2024. Menurut Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, sistem pemilu proporsional terbuka yang kini diterapkan sarat masalah. Sehingga perlu dievaluasi. Muhammadiyah menawarkan dua opsi sistem pemilu alternatif. "Sistem proporsional terbuka menimbulkan praktik politik uang, hingga persaingan tidak sehat antara para calon anggota legislatif, Akibatnya, tak jarang kualitas anggota legislatif yang terpilih tidak ideal dan buruk,” kata Mu’ti dalam keterangannya, Senin (2/1/23). Menurut dia, masyarakat cenderung memilih figur yang populer dan bermodal, sehingga kekuatan uang terasa begitu dominan. Mu’ti juga berpandangan, sistem proporsional terbuka menjadikan peran partai politik melemah karena tidak bisa menominasikan kadernya untuk menjadi anggota legislatif. "Selain itu, polarisasi politik yang sangat serius. Persaingan menimbulkan politik identitas, yang kadang-kadang dilandasi sentimen-sentimen primordial, baik primordialisme keagamaan, kesukuan, atau kedaerahan,” tuturnya. Sebagai solusi menggantikan sistem yang dia istilahkan sebagai ‘kanibalisme politik’ itu, Mu’ti mengatakan, Muhammadiyah menawarkan dua opsi sistem pemilu alternatif. Pertama, sistem proporsional tertutup. Sistem ini membuat pemilih hanya dapat memilih partai politik secara keseluruhan dan tidak dapat memilih kandidat. "Misalnya, partai politik dapat satu kursi. Maka, yang jadi otomatis (kandidat) nomor 1. Sehingga, mereka (kandidat lain) yang di (nomor urut) bawahnya tidak akan memaksa diri untuk jadi (anggota legislatif),” terangnya. Kedua, sistem proporsional terbuka-terbatas. Sistem ini, menetapkan kandidat terpilih mengikuti perolehan suara. Contoh, dari sejumlah kandidat dalam satu parpol, calon terpilih adalah yang suaranya memenuhi bilangan pembagi pemilih (BPP). Usulan terkait sistem proporsional tertutup ini menurutnya juga telah disampaikan Muhammadiyah sejak Tanwir Muhammadiyah 2014 di Samarinda.

Topik:

Muhammadiyah

Berita Sebelumnya

Waspadai Turbulensi Politik, Said Aqil: Kita Harus Bergerak

Berita Selanjutnya

PKS Akui Pemerintah Berhasil Jaga Stabilitas Ekonomi Sepanjang Tahun 2022

Berita Terkait

Nasional
Polda Metro Jaya (Foto: Ist)

Muhammadiyah Desak Reformasi Polri Secara Menyeluruh

30 Agustus 2025 14:24 WIB

Nasional
Illustrasi

NU-Muhammadiyah Kecam Rencana Pendirian 'Negara Yahudi Israel' di Wilayah Tepi Barat Palestina

1 Juni 2025 10:27 WIB

Nusantara
Ayam Goreng Widuran (Ist)

Muhammadiyah Minta Pihak Berwenang Proses Hukum Ayam Goreng Widuran

28 Mei 2025 11:31 WIB

Nasional
Muhammadiyah Tetapkan Puasa Ramadhan 1446 H pada 1 Maret 2025 [Foto: Repro]

Muhammadiyah Tetapkan Puasa Ramadhan 1446 H pada 1 Maret 2025

12 Februari 2025 11:00 WIB