Melelahkan dan Fungsinya Kurang Signifikan, PKB Usulkan Pemilihan Langsung Gubernur Dihapus

Jakarta, MI- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan langsung gubernur dan wakil gubernur dihapus. PKB menganggap bahwa pemilihan langsung gubernur melelahkan dan fungsinya tidak terlalu signifikan dalam tata pemerintahan. Demikian disampaikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di sela-sela Sarasehan Nasional Satu Abad Nadhlatul Ulama (NU) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (30/1/2023). "Makanya PKB sih, mengusulkan pilkada pemilihan langsung, hanya Pilpres dan Pilbup (pemilihan bupati) dan Pilwalkot (pemilihan walikota). Pemilihan gubernur tidak lagi, karena melelahkan," kata Politikus PKB itu. Menurutnya, tata pemerintahan perlu dievaluasi secara komprehensif. Salah satunya meniadakan posisi gubernur karena hanya perpanjangan tangan pemerintahan pusat. "Kalau perlu nanti Gubernur pun nggak ada lagi karena tidak terlalu fungsional dalam jejaring pemerintahan. Banyak sekali evaluasi," ujarnya. Cak Imin lantas menyinggung soal salah satu kelemahan era reformasi, yakni pragmatisme politik. Secara kasat mata damai, namun kompetisi tidak pernah berhenti. "Ini sistem yang melelahkan, di mana pemilu yang pragmatis bahwa uang yang menentukan banyak hal dalam perilaku pemilu," ujarnya. "Itu artinya masa depan kader-kader NU juga agak madesu, masa depan suram," sambung Cak Imin. Karana itu, Cak Imin meminta sistem politik saat ini direformasi total. Aktivis-aktivis NU, kata dia, susah menduduki jabatan publik karena harus berhadapan dengan politik yang bersifat pragmatis "Jadi kader-kader yang mau nyaleg ini sudah membuat kita stress duluan karena modalnya cekak, popularitasnya juga rendah. Nah ini sistem politik reformasi yang harus kita evaluasi total," kata Cak Imin.