Survei Populi Center: Menteri Johnny Perlu Diganti!

Jakarta, MI - Berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Populi Center, nama Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate perlu diganti. Menurut Peneliti Populi Center, Rafif Pamenang Imawan, survei ini melibatkan 1.200 responden yang datanya diambil melalui wawancara tatap muka (face to face interview). Margin of error +/- 2,83 persen dan pada tingkat kepercayaan (level of confidence) sebesar 95 persen. Selain Johnny G Plate dengan angka 10,9%, ada dua nama menteri yang menduduki hasil angka tertinggi.  Yaitu Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim memuncaki dengan angka 16 persen dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dengan angka 14,4%. Rafif menyebut ada fakta menarik bahwa menteri-menteri dari latar belakang partai didominasi oleh NasDem. "Di sini kita bisa melihat dari latar belakang partai politik yaitu Syahrul Yasin Limpo atau Menteri Pertanian itu perlu diganti, persentasenya sebesar 14,4 persen dan dari partai politik lainnya yaitu Johnny Gerard Plate yaitu Menteri Komunikasi dan Informatika juga perlu diganti, persentasenya sebesar 10,9 persen," sambungnya. Diketahui, survei ini digelar pada periode 25 Januari hingga 3 Februari 2023 di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Survei menggunakan metode acak bertingkat (multistage random sampling). Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengaku siap apabila presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle kabinet. Johnny mengatakan, sebagai pembantu presiden sudah sewajarnya patuh terhadap keputusan yang dibuat oleh presiden Jokowi. "(Siap untuk direshuffle) secara pribadi apalagi, kita di sini (posisi Menteri) sebagai pembantu presiden. Melaksanakan kebijakan dan arahan Presiden. Itu (reshuffle) sepenuhnya ada di Presiden," kata Johnny, Rabu (4/1) lalu. Meski demikian, Sekjen Partai Nasdem itu mengatakan, pendapat pribadinya tak memiliki pengaruh banyak terkait keputusan reshuffle. Karena menurut dia, reshuffle kabinet mutlak merupakan kewenangan Jokowi dan harus diterima oleh seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju. "Apa pengaruhnya pendapat yang disampaikan di ruang publik ini untuk keputusan Presiden? Tidak ada, itu sepenuhnya (keputusan reshuffle) kepada Presiden," ucap Johnny. Soal reshufle ini, diisukan bakal dilkaukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu Pon, 2 Februari 2023, pekan lalu, namun gagal. Belum diketahui apa alasan Jokowi gagal melakukan reshuffle.