NasDem Terusik Korupsi Kementan dan BTS Kominfo, Bagaimana dengan Parpol Lainnya?

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 15 Oktober 2023 00:37 WIB
Jakarta, MI - Sudah dua Menteri dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang dicokok aparat penegak hukum (APH) terkait dengan kasus dugaan korupsi. Yang pertama mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate terseret kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo yang saat ini masih terus diusut Kejaksaan Agung (Kejagung). Dan yang kedua adalah mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) tersangkut kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) yang saat ini berproses di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Partai NasDem saat ini diketuai oleh Surya Paloh, pengusung bakal calon presiden (Bacapres) Anies Baswedan yang kemudian meminang Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai bakal calon wakil presiden (Bacawapres)-nya pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Meski NasDem mengaku tidak mempengaruhi bacapres dan bacawapresnya, namun publik terus memantaunya. Apalagi dikabarkan dana korupsi di Kementan itu diduga untuk kepentingan partai NasDem sebagaimna disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Mawarta pada Jum'at (13/10) kemarin malam. "Sudah dua orang menterinya dicokok aparat penegak hukum (KPK dan Kejagung), bagaimana Nasib NasDem selanjutnya? Kalau terbukti ada aliran dana korupsi itu ke partai maka bisa batal ikut pemilu, begitu konsekuensinya," ujar Andre Vincent Wenas, Direktur Eksekutif, Lembaga Kajian Strategis Perspektif (LKSP), Jakarta, Sabtu (14/10). [caption id="attachment_555139" align="alignnone" width="1000"] Andre Vincent Wenas (Foto: Doc Pribadi)[/caption] Kendati, lanjut Andre, tak dapat dipungkiri juga bahwa, kini ramai dibicarakan publik bahwa parpol atau “petugas partai” yang ikutan cawe-cawe dalam bancakan duit BTS Kominfo itu bukan cuma Nasdem, tapi juga Golkar, PDIP dan Gerindra. "Lihat saja dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Irwan Hermawan (terdakwa korupsi BTS Kominfo) sempat menyebut nama-nama petinggi atau “petugas partai” seperti Dito Ariotedjo (Golkar) yang sedang jadi Menpora. Lalu ada Happy Hapsoro Sukomonohadi alias Happy Hapsoro, ia suami dari Puan Maharani Ketua DPP PDIP yang juga Ketua DPR RI. Dan Sugiono, ia petinggi atau “petugas partai” dari Gerindra," ungkap Andre. Seru memang, kata dia, gara-gara Muhammad Yusrizki Muliawan yang “cuma” menjabat Direktur Utama (Dirut) PT Basis Utama Prima atau Basis Investment, dimana publik Indonesia tahu sama tahu bahwa banyak jabatan dirut itu cuma “boneka stromboli”. Dalang sesungguhnya adalah sang pemilik mayoritas perusahaan, dan Happy Hapsoro-lah pemilik mayoritasnya. "Tapi aneh, nama Happy Hapsoro tidak tidak masuk dalam daftar orang yang mesti dipanggil Kejaksaan atau KPK atau kepolisian untuk dimintai keterangan. Bagaimana duduk persoalan yang sebenarnya? Tapi malah terkesan “lari atau dilarikan dari persoalan”, bukannya menjelaskan “duduk persoalan sebenarnya” terhadap kasus yang melibatkan perusahaannya. Padahal mark-up-nya diduga sekian ratus persen," beber Andre. Mega korupsi BTS di Kominfo ini, menurut Andre, memang bukan ulah beberapa gelintir koruptor yang sudah tertangkap. "Diduga kuat ini adalah pesta pora para "maling" uang rakyat secara beramai-ramai. Dalam istilah yang berbau religius ini “korupsinya berjamaah”. Sebuah istilah yang baru dibuat beberapa tahun terakhir ini, dan sangat berbau contradictio in terminis," lanjut Andre. Terbaca dalam dakwaan kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) kasus pembangunan serta penyediaan infrastruktur BTS 4G Bakti Kemenkominfo 2020-2022. Ini kasus yang mestinya dikawal ketat oleh publik. "Para terdakwa sudah mengaku terang-terangan kemana duit korupsi itu mengalir dan untuk apa," kata Andre. Beberapa ratus miliar dialirkan demi meredam kasus ini agar jangan sampai naik ke pengadilan dan jadi sorotan publik. "Semua instansi dan oknum yang disebut itu mestinya dihadirkan untuk didengar kesaksiannya," ungkap Andre. Komisi I DPR RI, kata Andre, ternyata tutup mulut semua. "Mereka semua masih puasa bicara soal korupsi BTS ini. Anggota Komisi I DPR RI itu semua parpol yang sekarang ada di parlemen, yakni PDIP, Gerindra, Golkar, Nasdem, Demokrat, PAN, PKS, PKB, PPP. Semua diam, semua bisu," jelas Andre. "Mengherankan memang. Apakah ini suatu konspirasi? Padahal Komisi I DPR RI paling bertanggungjawab terhadap kinerja Kominfo. Padahal tokoh-tokoh yang terkenal vokal ada di Komisi I DPR RI ini". Ada Adian Napitupulu (PDIP), Utut Adianto (PDIP), Puan Maharani (PDIP), Meutya Hafid (Golkar), Nurul Arifin (Golkar), Dave Akbarshah Fikarno atau yang akrab dipanggil Dave Laksono (Golkar), Lodewijk Paulus (Golkar), Fadli Zon (Gerindra), Prananda Surya Paloh (Nasdem), M. Farhan (Nasdem), Muhaimin Iskandar (PKB), Sjarifuddin Hasan (Demokrat) dan Ahmad Syaikhu (PKS). "Mereka semua bungkam karena sungkan dengan teman separtainya yang korup, atau malah ikut-ikutan dalam skema bancakan. Ini jadi pertanyaan. Mereka kabarnya bakal ikut dalam pileg 2024, apakah bakal kita pilih lagi?" demikian Andre Vincent Wenas. (An) #NasDem

Topik:

Nasdem KPK Kejagung Pilpres Johnny G. Plate Syahrul Yasin Limpo Korupsi BTS Kominfo Korupsi Kementan

Berita Sebelumnya

NasDem Dirundung Masalah, Pencapresan Anies-Muhaimin Tidak Terpengaruh

Berita Selanjutnya

Maruarar Turun Gunung Menangkan Ganjar Presiden 2024

Berita Terkait

Hukum
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution berjalan keluar usai hadir dalam rapat koordinasi dan supervisi wilayah Sumatera Utara di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan Persada, Jakarta, Senin (28/4/2025). (Foto: Dok MI)

KPK dan Pola Pembiaran Bobby Nasution dalam Cermin Penyidikan APBD yang Pincang di Sumut

35 menit yang lalu

Monitor Hukum
Kawasan Citra Land City (Foto: Dok MI)

Kemana Lari Kekayaan Negara dari Tanah Eks PTPN?

1 jam yang lalu

Hukum
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna (Foto: Dok MI)

Kejagung Tunggu Laporan Dugaan Kebocoran Dana Haji Rp 5 T

2 jam yang lalu

Hukum
Fuad Hasan Mansyur bersama mantan Menag Yaqut Cholil Quomas dan kawan-kawan (Foto: Dok MI/Istimewa)

Pakar Ungkap Potensi Fuad Hasan Dijerat Pasal Korupsi dan Perintangan Penyidikan Kasus Kuota Haji

3 jam yang lalu

Hukum
Riza Chalid (Foto: Dok MI/Ist)

Paspor Dicabut, DPO Riza Chalid dan Jurist Tan Berstatus Stateless, Apa Itu?

5 jam yang lalu

Hukum
Ketua KPK, Setyo Budiyanto (Foto: Istimewa)

KPK Ungkap Isi Pertemuan dengan Kementerian Haji

6 jam yang lalu