Singgung Soal Otonomi Daerah, Cak Imin: Salah Satu Kesalahan Terbesar Kita Menyeragamkan Apa Saja

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 16 Februari 2023 13:48 WIB
Jakarta, MI- Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, dulu pada era Orde Baru, terjadi penyeragaman pola pembangunan di daerah yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Padahal, masing-masing daerah memiliki potensi dan kemampuan masing-masing. ”Salah satu kesalahan terbesar kita di masa lampau adalah menyeragamkan apa saja. Akibatnya, daerah seperti ditenggelamkan. Corak dan warna aspirasi lokal tidak dibiarkan mencuat menonjol. Semua harus tunduk di bawah warna dan corak besar yang ditentukan Pusat,” ujar Cak Imin usai menerima mandat dari para kepala daerah di Jawa Timur dalam forum bertajuk Mandat Daerah untuk Indonesia “Budal Gus” di Kota Surabaya, Rabu (15/2/23). Dikatakan Cak Imin, hampir seperempat abad terakhir, bangsa ini memiliki kesadaran baru dalam pola pembangunan. Tidak ada lagi penyeragaman pola pembangunan daerah. Wakil Ketua DPR RI ini berkomitmen untuk memprioritaskan pembangunan daerah yang berbasis karakter, sumber daya, dan kearifan lokal. ”Ini wajib kita jadikan prioritas. Daerah-daerah yang berhasil memajukan dirinya dalam bidang-bidang tertentu, harus menjadi sumber inspirasi bagi daerah-daerah lain dan bagi Indonesia,” tuturnya. Untuk itu, daerah harus diberikan panggung yang lebih luas. Sebab, kemajuan pembangunan di daerah merupakan masa depan bangsa. ”Tata ulang dan matangkan aturan. Aturan-aturan yang belum saling sinkron, yang belum tuntas, yang masih tertatih-tatih dalam penegakannya, kita tata ulang dan matangkan. Laju gerak langkah kita kerap dibuat tersendat oleh daya dukung aturan dan penegakan aturan yang belum optimal. Mari kita bereskan ini,” katanya. Cak Imin juga bertekad untuk memperkuat kelembagaan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan daerah. Hal ini dilakukan bersamaan dengan penataan aktor atau pelaku dengan mengedepankan pada pembangun daerah. ”Mari kita perkuat kelembagaan dan manajemen pembangunan daerah. Targetnya berganda: memperkuat kaki-kaki kelembagaan daerah, sekaligus makin memperkokoh persatuan. Daerah makin maju, Indonesia makin bersatu dan maju,” tuturnya. Menurutnya, otonomi daerah (otoda) yang sudah berlangsung sejak tahun 2000 harus terus diperkuat. Tahun 2000, penataan daerah dimulai dengan inisiasi UU Otonomi Daerah. Selanjutnya pada 2005, langkah penguatan daerah dilakukan dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). ”2024, kita melanjutkannya dengan penyamaan masa kerja para kepala daerah lewat Pilkada Serentak November 2024. Ke depan, tugas sejarah memanggil kita menjadikan Otonomi Daerah sebagai sistem yang mapan untuk menopang Indonesia yang maju dan bersatu,” katanya. Dalam kesempatan itu, sejumlah kepala daerah dan pimpinan DPRD di Jawa Timur (Jatim) memberikan mandat kepada Cak Imin agar bisa mencarikan solusi yang lebih cepat atas berbagai persoalan di daerah jika kelak mendapatkan amanat sebagai pemimpin bangsa. Ada sejumlah persoalan di daerah yang harus dicarikan solusinya. Mulai dari persoalan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, layanan kesehatan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, konektivitas antarwilayah, termasuk optimalisasi distribusi hasil sumber alam daerah. ”Kami mewakili seluruh kepala daerah, bupati, wali kota, wakil bupati, wakil wali kota, menyerahkan mandat dan menyampaikan ucapan teirma kasih. Kami semua berkeyakinan Gus Muhaimin lah yang paling tepat memimpin Indonesia. Kami mewakili mandat kepala daerah, mudah-mudahan ini bisa diperjuangkan,” ujar Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf.

Topik:

Otda

Berita Sebelumnya

Sudah Banyak Korban, Kemenkop Gandeng PPATK Audit Dugaan Pencucian Uang di Koperasi

Berita Selanjutnya

CBA Desak KPK Panggil Legislator yang Ungkap Adanya Dugaan Mark Up Gelang Haji