Sudah Banyak Korban, Kemenkop Gandeng PPATK Audit Dugaan Pencucian Uang di Koperasi

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 16 Februari 2023 13:29 WIB
Jakarta, MI- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melakukan join audit guna mengantisipasi dugaan praktik pencucian uang yang dilakukan di koperasi. “Kami telah menerima laporan dari PPATK, bahwa terdapat koperasi yang terindikasi melakukan praktik pencucian uang. Merespons hal tersebut kami akan melakukan join audit dengan PPATK,” kata MenKopUKM Teten Masduki selepas bertemu dengan Kepala PPATK di Jakarta, Rabu (15/2/23). Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Deputi Bidang Perkoperasian KemenKopUKM Ahmad Zabadi, Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Bidang Hukum Pengawasan Koperasi dan Pembiayaan Agus Santoso, Deputi Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan PPATK Maimirza, dan Plt. Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Tri Hartono. Teten menambahkan, pihaknya akan melakukan tindakan preventif, guna mencegah tindakan pencucian uang yang dilakukan oleh koperasi dikemudian hari. “Kami akan tingkatkan pengawasan dan pelatihan bagi pengawas koperasi termasuk juga petugas pengawas koperasi di daerah. Kami khawatir ada praktik koperasi yang gagal bayar karena salah pengelolaan,” ucap Teten. Ia juga menuturkan, urgensi revisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian cukup besar. Hal tersebut dibutuhkan agar kepastian hukum dan penanganan kejahatan keuangan di koperasi dapat terjamin. “Revisi UU koperasi menjadi urgen untuk segera disahkan. Melihat saat ini pengawasan terhadap koperasi harus diperkuat,” tegas Teten. Sementara itu, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, pihaknya akan memperkuat sinergi dengan KemenKopUKM guna melindungi anggota koperasi. “Prinsipnya kami ingin melindungi masyarakat, koperasi harus tumbuh kuat hebat dan mendorong ekonomi kerakyatan, namun di sisi lain juga harus akuntabel, mematuhi aturan yang ada, dan turut berupaya mencegah tindak pidana pencucian uang,” kata Ivan. Deputi Bidang Perkoperasian KemenKopUKM Ahmad Zabadi menambahkan, pihaknya sudah mendapatkan laporan terkait koperasi yang melakukan indikasi pencucian uang yang sedang ramai saat ini. “Terkait laporan yang kami terima dari PPATK, merupakan kasus lama yang sebenernya sudah dilaporkan ke aparat penegak hukum sejak tahun 2014," ungkap Zabadi.

Topik:

koperasi

Berita Sebelumnya

Tak Disebutkan Diakhir Kampanye 2017, Utang Anies Diduga Masuk Unsur Pidana! 

Berita Selanjutnya

Singgung Soal Otonomi Daerah, Cak Imin: Salah Satu Kesalahan Terbesar Kita Menyeragamkan Apa Saja

Berita Terkait

Ekonomi
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) (Foto: Ist)

Koperasi Desa Merah Putih: Jual LPG, Sembako hingga Buka Klinik

14 April 2025 21:10 WIB

Ekonomi
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) (Foto: Istimewa)

70 Ribu Koperasi Merah Putih akan Beroperasi Juli

31 Maret 2025 20:04 WIB

Ekonomi
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) (Foto: Ist)

Koperasi di 70 Ribu Desa Siap Dibangun, Ini Sumber Dananya!

4 Maret 2025 12:19 WIB

Ekonomi
Kementerian ESDM (Foto: Dok MI)

UMKM dan Koperasi Kini Bisa Terjun ke Dunia Tambang

18 Februari 2025 18:52 WIB

Ekonomi
Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi (Foto: Istimewa)

Budi Arie Beberkan 8 Koperasi Bermasalah yang Kini Diawasi Satgas

25 Januari 2025 13:05 WIB

Ekonomi
Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi (Foto: Dok MI)

Rp10 Triliun Dana Bergulir dari APBN, Langkah Besar Dukung Koperasi dan UMKM

6 Januari 2025 21:19 WIB