Tak Ingin Institusi Keuangan Negara Goncang, Aktivis 98 Dorong DPR Bentuk Pansus Kekayaan Pegawai Pajak

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 1 Maret 2023 15:16 WIB
Jakarta, MI- Institusi keuangan negara (Kemenkeu) tengah menjadi sorotan tajam masyarakat saat ini. Pasca menyeruaknya kasus penganiayaan yang dilakukan anak pegawai pajak, Rafael Alun Trisambodo, publik beramai-ramai melancarkan serangan berhari-hari tanpa henti kepada lembaga keuangan negara pimpinan Sri Mulyani Indrawati. Publik marah melihat perilaku para pegawai pajak yang dengan pongahnya mengumbar harta kekayaan di ruang publik. Menanggapi hal itu, Aktivis 98 Uchok Sky Khadafi mendorong agar wakil rakyat di Senayan mengambil sikap tegas. Pasalnya, kata dia, jika persoalan ini dibiarkan berlarut-larut bisa berdampak serius terhadap kementerian keuangan selaku bendahara negara. "DPR jangan bungkam melihat riuhnya publik saat ini. Kemenkeu tengah alami distrust dari masyarakat. Ini persoalan cukup serius yang harus cepat ditangani. Jika tidak, dikhawatirkan bisa berdampak pada APBN (penerimaan pajak bisa berkurang)" tandas Direktur Eksekutif Center for Budget Analisys (CBA) itu kepada wartawan, Rabu (01/03/2023). Uchok mengingatkan, para pemangku kebijakan untuk tidak menyederhanakan persoalan yang tengah jadi pergunjingan masyarakat saat ini. "DPR harus ambil langkah terukur dan konstitusional. Sebaiknya DPR bentuk pansus untuk selesaikan persoalan kepemilikan harta kekayaan milik para pegawai pajak yang tengah jadi sorotan masyarakat saat ini," tegasnya. Menurutnya, pansus diperlukan agar kegelisahan masyarakat tersalurkan dengan melalui koridor yang konstitusional. "DPR harus segera evakuasi kegelisahan publik itu melalui koridor pansus. Jangan sampai institusi keuangan negara ini goncang karena terus dihujani kritik oleh masyarakat. Kemenkeu dan DJP itu institusi penting dan strategis, kalau dua institusi ini kehilangan kepercayaan dari masyarakat, bagaimana negara ini ke depannya. Ini yang perlu kita perhatikan bersama-sama," pungkasnya.

Topik:

Pansus pajak

Berita Sebelumnya

Miliki Harta Rp 56 M, Hari Purwanto Sebut Rafael Alun Trisambodo Mafia Pajak

Berita Selanjutnya

Soal Masuk Sekolah Jam 5 Pagi di NTT, Politikus PDIP ke Viktor Laiskodat: Jangan Jadikan Siswa/Siswi Kelinci Percobaan