PDIP Bakal Selidiki Kekuatan Besar yang Ingin Rombak Tatanan Demokrasi di 2024!

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 4 Maret 2023 15:57 WIB
Jakarta, MI - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengatakan, kekuatan besar yang mencoba menggunakan celah hukum untuk melakukan gerakan inkonstitusional tidaklah dibenarkan. Oleh karena itu, Hasto mengajak semua pihak untuk mencari tahu asal muasal kekuatan besar yang ingin mencoba jalannya pesta demokrasi setiap lima tahunan itu. "Karena itu menghadapi berbagai manuver-manuver dengan kekuatan yang harus kita selidiki dari mana kekuatan itu yang mencoba menggunakan kekuatan hukum sebagai alat merombak tatanan demokratis yang diamanatkan oleh konstitusi," katanya di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (4/3). Hasto mengatakan, putusan yang dikeluarkan PN Jakarta Pusat tidak dapat dibenarkan. Sebab, putusan tersebut memerintahkan KPU untuk menabrak konstitusi. "Pemilu harus diadakan setiap lima tahun sekali," ujarnya. Hasto menegaskan, sikap PDIP dalam hal ini sangat jelas bahwa menolak putusan yang dikeluarkan PN Jakarta Pusat tersebut. PDIP, kata Hasto, akan mendukung penuh KPU RI untuk melawan putusan itu. "Semuanya harus kita hadapi," tandasnya.