Soal Proyek Hambalang, Politikus Demokrat: yang Bersalah Itu Pemerintahan Selanjutnya Tak Mau Anggarkan

Jakarta, MI- Politikus Partai Demokrat, Herman Khaeron menolak dengan tegas jika partainya terus dikaitkan dengan kasus tindak pidana korupsi proyek pembangunan Hambalang. Justru, dia menyesalkan, rezim pemerintahan setelahnya yang tidak melanjutkan proyek tersebut. "Hambalang itu ya sebetulnya menurut saya itu jangan dilimpahkan terus. Yang bersalah itu pemerintahan selanjutnya karena pemerintahan selanjutnya tidak menganggarkan," kata Herman Khaeron dalam diskusi virtual, Sabtu (11/3/2023). Herman Khaeron meyakini bahwa proyek Hambalang sejatinya bisa saja diselesaikan dalam sisa masa kerja Presiden SBY. Namun, kata dia, kala itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah untuk tidak melanjutkan proyek pembangunan Hambalang. "Dulu sebetulnya kalau tidak dicegah oleh KPK untuk dilanjutkan sudah selesai Hambalang itu. Diselesaikan oleh pemerintah. Tentu para pelakunya sudah dihukum melalui mekanisme hukum," kata dia. Herman mengingatkan agar semua pihak tidak terus menggulirkan kasus proyek Hambalang ke arah partai Demokrat. Herman menuding tuduhan-tuduhan tersebut digerakkan oleh buzzer. "Jadi jangan argumentasinya ke Hambalang itu argumentasi tidak berdasar dan menurut saya tidak etis lah. Jadi setiap kali ini nanti buzzer yang mengirim ini. Sudah pasti itu karena kalau mau ditelusuri saya bisa memberikan keterangan tapi saya tidak mau membuat polemik di sini siapa yang sesungguhnya terlibat di dalam," pungkasnya.