Komisi IV DPR Tersinggung Mentan dan Jajarannya Tak Hadiri Undangan Rapat

Jakarta, MI- Komisi IV DPR RI geram dan merasa tersinggung atas ketidakhadiran Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo beserta jajarannya saat diundang rapat kerja. Padahal, Komisi IV DPR sudah menjadwalkan rapat kerja bersama dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) jauh hari sebelumnya. Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menegaskan, pihaknya sangat kecewa dengan ketidakhadiran SYL dan sejumlah jajarannya. Padahal, kata Sudin, pihaknya sudah mewanti-wanti SYL agar seluruh jajaran eselon I wajib hadir. "Kemarin saya berjumpa dengan Pak Mentan di Jumat. Beliau minta izin mendampingi Pak Presiden. Saya sebagai pimpinan Komisi IV langsung meng-okekan dengan catatan beliau harus membawa surat ke Komisi IV secara resmi. Kemarin juga saya sampaikan seluruh eselon I wajib hadir," kata Sudin dalam Rapat Kerja bersama Menteri Pertanian RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/3/2023). Kekecewaan semakin membuncah, kata dia, tatkala tokoh-tokoh yang tidak hadir tersebut sebenarnya memiliki posisi yang sangat krusial dalam pembahasan topik pada hari ini, terutama Suandi yang merupakan kunci dari persoalan data produksi beras. "Hari ini yang tidak hadir ada dua. Pertama Ir. Suandi. Ini adalah isu yang paling aktual. Yang bersangkutan memberikan data perihal prediksi panen. Tetapi yang bersangkutan tidak hadir. Padahal sudah saya ingatkan kepada Sekjen. Jujur saya katakan saya tersinggung. Saya sudah minta tolong, saya sampaikan ke Sekjen. Tolong, tolong hadir. Kebayang nggak?" tandasnya. Sudin mengaku semakin kecewa ketika Suandi hanya mengirimkan data prediksi panen atas ganti dari ketidakhadirannya. Namun data tersebut hanyalah data BPS. "Berdasarkan data BPS. BPS juga Desember lalu bilangnya tidak ada inflasi. Tidak ada apa, tidak ada apa. Maka kami juga menyayangkan, data produksi BPS dari mana? Kalau bukan dari dinas. Sekarang sudah jelas-jelas inflasi. Beras medium di mana-mana sudah jelas minimal Rp 10.500. Dan berasnya langka," tegas dia. Padahal, menurutnya, setiap kenaikan harga beras Rp 100 per kg mengakibatkan 0,03% inflasi, berdasarkan analisa dari BRIN. Sementara angka dari BPS sendiri berbeda, yakni kenaikan harga beras 20%, maka memberi andil terhadap inflasi 0,64%. Ditambah lagi, Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu juga menyebut kenaikan HPP beras 100% juga akan mendorong terjadinya inflasi. Sangat disayangkan, kata dia, ketika banyak permasalahan pangan yang harus dibahas segera, mengingat hari raya Lebaran sebentar lagi akan tiba, sementara ketersediaan dan stabilitas harga pangan terancam tapi mereka tidak hadir. "Kita membahas pertama menjelang hari besar keagamaan. Pertama meningkatnya harga cabai, bawang. Kedua carut marut pupuk sampai Pak Presdien berbicara kemana-mana. Ketiga, panen yang katanya panen sontak sekian juta hektare. Tapi yang bersnagkutan tidak hadir. Ini loh yang amat saya sayangkan," pungkasnya.