Buka Puasa Bersama Pejabat dan ASN Hamburkan Uang

Albani Wijaya
Albani Wijaya
Diperbarui 25 Maret 2023 18:58 WIB
Jakarta, MI - Anggota Komisi IX DPR Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nurhayati Effendi menilai larangan agar para pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) buka puasa bersama (bukber) agar pemerintah tidak menghambur-hamburkan uang. "Sepertinya Pak Jokowi lebih ke ASN jangan menghamburkan uang atau bermewah-mewahan apalagi (bukber) diadakannya di hotel atau gedung sewa," katanya kepada wartawan, Jakarta, Sabtu (25/3). Menurut Nurhayati, penyelenggaraan bukber memerlukan dana yang tak sedikit. Baik untuk catering, tenda, interior, dan lain-lainnya. "Banyak biaya tak terduga. Apabila hanya bukber dengan keluarga dan kerabat dekat di rumah dan sederhana tidak masalah saya rasa," ujarnya. Nurhayati mengingatkan tujuan berpuasa untuk meningkatkan ketakwaaan kepada Allah SWT.  Selain itu, berpuasa mengajarkan umat untuk merasakan penderitaan orang-orang yang tidak mampu. "Mereka merasakan lapar setiap hari tanpa tahu kapan bisa makan layak kalau dengan bukber dan bermewah-mewah ASN dengan makanan yang berlebihan itu bukan tujuan dari berpuasa. Maka agar puasa kita tidak rusak dari makna nya maka bagus juga pak Jokowi," tegas dia. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan bagi penyelenggara negara baik di tingkatan menteri, kepala daerah hingga aparatur sipil negara (ASN) untuk tidak menggelar kegiatan buka puasa bersama selama Ramadhan 1444 Hijriah. Arahan Presiden Jokowi tersebut tercantum dalam Surat Sekretaris Kabinet Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 tentang arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama. Jika mengacu pada Surat Sekretaris Kabinet itu, larangan buka puasa untuk ASN atau bukan untuk umum dilakukan karena kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia. Karena saat ini penanganan Covid-19 di Indonesia masih dalam masa transisi dari pandemi ke endemi. Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo masih merasa perlu menginstruksikan larangan buka puasa bersama sebagai bentuk kehati-hatian di masa transisi ini. Surat arahan itu ditujukan kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri dan kepala badan/lembaga. #Larangan Buka Puasa Bersama Pejabat dan ASN

Topik:

Jokowi DPR Ramadhan Puasa

Berita Sebelumnya

Ketua DPD RI Minta Pemerintah Tertibkan Usaha Ilegal Turis Asing di Bali

Berita Selanjutnya

Biar Adzan Tidak Saling Tabrakan, JK Minta Masjid Atur Pengeras Suara

Berita Terkait

Hukum
Spanduk "Tangkap dan Adili Jokowi" - Korupsi Jokowi (OCCRP) Harus Dituntaskan KPK di depan gedung KPK, Kamis (2/10/2025) (Foto: Dok MI/Aan)

Korupsi Jokowi (OCCRP) Harus Dituntaskan KPK

2 Oktober 2025 15:53 WIB

Ekonomi
DPR Sahkan Revisi UU BUMN jadi Undang-Undang (Foto: Ist)

DPR Sahkan Revisi UU BUMN jadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna

2 Oktober 2025 14:01 WIB

Ekonomi
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: Dok Ist)

BUMN Ngadu ke DPR, Purbaya: Saya Bukan Juru Bayar!

2 Oktober 2025 12:02 WIB

Politik
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Istimewa)

Dasco soal Gugatan Penghapusan Uang Pensiun DPR ke MK: Apa Pun yang Diputuskan, Kita Akan Ikut

1 Oktober 2025 19:23 WIB

Hukum
Karikatur - Ilustrasi - Semua Anggota Komisi XI DPR RI (2019-2024) diduga menerima dana CSR BI-OJK (Foto: Gatot Eko Cahyono)

KPK akan Periksa Semua Anggota Komisi XI DPR (2019-2024) soal Korupsi CSR BI, Ini Daftarnya

1 Oktober 2025 09:54 WIB

Politik
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Dok/MI)

DPR Akan Kaji Putusan MK Batalkan Kewajiban Tapera

30 September 2025 17:59 WIB