Waketum Golkar Sebut JK Arahkan KIB Bergabung dengan Koalisi Perubahan

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 28 Maret 2023 23:44 WIB
Jakarta, MI- Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia tak menampik bahwa mantan ketua umum Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) memberi arahan agar Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). “Saya kira pasti ya, senior-senior itu kan mempunyai pandangan, saran, dan masukan," kata Politikus Golkar itu, Selasa (28/3/2023). Doli menjelaskan, semua masukan, saran, dan pandangan dari politikus senior Partai Golkar tersebut akan ditampung terlebih dahulu untuk dibahas secara resmi dalam rapat internal partai. Doli belum dapat memastikan apakah partainya akan mendukung bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan. Dia hanya menegaskan bahwa Partai Golkar hingga kini masih merupakan anggota KIB. Kesepakatan KIB tidak menutup masing-masing partai politik (parpol) anggota koalisi untuk berkomunikasi dengan parpol lain di luar KIB. "Masing-masing parpol mempersilakan untuk bisa berjalan dan berkomunikasi dengan siapa saja, enggak ada yang bisa larang gitu," katanya. Dia menyebut kesepakatan koalisi menghargai kebijakan, kedaulatan, maupun langkah-langkah politik yang diambil secara internal masing-masing partai. Mengenai kesepakatan bakal capres dan cawapres akan dibicarakan bersama ketiga parpol anggota KIB dan pengumumannya masih menunggu momentum yang tepat. “Ketika kita nanti bicara tentang sudah selesai segala konsepnya macem-macem, 'chapter' terakhir tentang paket capres-cawapres itu kita sepakati akan dibicarakan bertiga,” katanya. Doli menegaskan bahwa hingga kini Partai Golkar masih konsisten untuk mengusung Airlangga Hartarto sang Ketua Umum Partai Golkar sebagai bakal capres. "Meski di sisi lain Golkar menunggu dinamika yang berkembang," tutupnya.

Topik:

JK arahkan kib gabung koalisi perubahan

Berita Sebelumnya

MP3I Dukung Penuh Mahfud Md Bongkar Temuan Transaksi Rp349 T

Berita Selanjutnya

Jika Rapat dengan Mahfud MD Besok Tak Bisa Dilaksanakan, Bambang Pacul: DPR Bisa Gunakan Hak Interpelasi