Pengesahan RUU Perampasan Aset Tunggu Perintah Ketum Parpol, Seharusnya DPR Berpihak ke Rakyat

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 2 April 2023 17:38 WIB
Jakarta, MI - Pernyataan Ketua Komisi III, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul yang menyatakan bahwa sulit mengesahkan RUU Perampasan Aset tanpa persetujuan ketua umum partai politik. Ketua Forum Dekan Ilmu-Ilmu Sosial Perguruan Tinggi Negeri (Fordekiis) se-Indonesia, Prof Andy Fefta Wijaya, mengatakan, pernyataan Bambang Pacul itu menandakan bahwa para wakil rakyat hanya mengakomodir kepentingan partainya. "Anggota DPR RI terpilih karena pilihan suara dari rakyat, jadi seharusnya keberpihakannya adalah kepada rakyat," katanya kepada Monitor Indonesia, Minggu (2/4). Meski begitu, jika keinginan masyarakt dengan ketua umum memiliki kesamaan ini akan sangat mudah untuk di akomodir. Tetapi, kata dia, yang jelas sebagai wakil rakyat harus mengedepankan kepentingan rakyat. "Apabila suara rakyat sejalan dengan suara ketua umum parpol maka hal ini lebih baik lagi," terangnya. Namun demikian, kata dia, jadi harus dilihat terlebih dahulu apakah RUU perampasan aset ini berpihak kepada kepentingan rakyat dan kemaslahatan bangsa. "Kalau jawabannya iya maka anggota DPR darimanapun asal partainya wajib mendukung RUU tersebut," tandasnya. (ABP) #Pengesahan RUU Perampasan Aset Tunggu Perintah Ketum Parpol #Seharusnya DPR Berpihak ke Rakyat

Topik:

DPR RI Komisi III Bambang Pacul Ruu perampasan aset Fordekiis

Berita Sebelumnya

Tak Becus Kendalikan Keamanan Fasilitas Pertamina, DPR Minta Erick Thohir Copot Nicke Widyawati dan Ahok

Berita Selanjutnya

Kilang Minyak Pertamina di Dumai Kebakaran, Anggota Komisi VI DPR: Aneh, Bergiliran dan Beruntun

Berita Terkait

Ekonomi
Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun (Dok. MI)

Dana Kas Daerah Rp234 T– Masbakhun: Perlu Evaluasi Menyeluruh agar Dana Tak Mengendap

7 jam yang lalu

Politik
Gedung DPR RI (Foto: Istimewa)

MKD Gelar Sidang Etik Ahmad Sahroni hingga Eko Patrio pada Pekan Depan

23 Oktober 2025 12:00 WIB

Hukum
Pakar hukum tindak pidana pencucian uang (TPPU) Yenti Garnasih (Foto: Dok MI/Pribadi)

Kejagung Sita Rp13,2 T Korupsi CPO, Pakar TPPU: Saatnya RUU Perampasan Aset Disahkan!

21 Oktober 2025 12:57 WIB

Nasional
Anggota Komisi VI DPR RI, Imas Aan Ubudiah (Dok. MI)

DPR Desak Pemerintah Ungkap Transparansi Utang Kereta Cepat Whoosh

18 Oktober 2025 14:34 WIB

Nasional
Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani. (Dok. MI)

Lalu Hadrian Irfani Usul Konsep “Kitchen School” untuk Dukung Program Makan Bergizi Gratis di Daerah 3T

16 Oktober 2025 14:13 WIB

Nasional
Anggota Komisi XII DPR, Ratna Juwita Sari. (Dok. MI)

Ratna Juwita Desak Pemerintah Pastikan Kesiapan Produksi Etanol Sebelum Terapkan E10

9 Oktober 2025 12:54 WIB