DPR Minta Pemerintah Tuntaskan Kasus Trafficking dan Bongkar Pejabat yang Terlibat TPPO

Jakarta, MI - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, meminta, pemerintah untuk serius memberantas sindikat mafia TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang). Menurutnya, pemerintah memiliki semua instrumen untuk membongkar sindikat tersebut, mulai dari UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang hingga unsur aparat seperti Polri dan Badan Intelejen Negara (BIN). “Keberadaan mafia TPPO telah menimbulkan korban yang tidak sedikit. Pemerintah harus serius memberantasnya, jangan sekadar basa-basi," kata Netty dalam keterangan tertulisnya, Minggu, (10/4/2023). Dia juga meminta kepada aparat penegak hukum untuk tidak pandang bulu terhadap onkum yang mencoba memberikan perlindungan terhadap pelaku TPPO. "Awali dengan membersihkan oknum pejabat yang terlibat membekingi TPPO,” jelasnya. Legislator Fraksi PKS ini menuturkan, seharusnya pemerintah dapat dengan mundah mencari tahu oknum pejabat yang menjadi backingan dari pelaku TPPO tersebut. "Pemerintah seharusnya bisa tahu soal oknum pejabat yang terlibat. Agak aneh kalau sampai tidak mampu mendeteksi keberadaan sindikat tersebut,” ujarnya. Selain itu, Netty juga mempertanyakan realisasi program sosialisasi cegah trafficking yang dibuat Lembaga atau kementerian terkait. "Apakah selama ini edukasi dan sosialisasi tentang bahaya TPPO sudah dilakukan secara masif dan merata? Faktanya di lapangan masih banyak anak-anak bangsa yang tertipu dengan modus TPPO,” terangnya. Netty mendukung Menko Polhukam untuk memberantas TPPO di berbagai wilayah Indonesia. “Pemberantasan sindikat mafia TPPO ini harus dimulai dengan meringkus oknum pejabat yang terlibat. Proses dan berikan hukuman yang tegas agar menjadi contoh bagi yang lainnya. Sudah saatnya hukum di Indonesia ditegakkan dengan benar, bukan dipermainkan,” tandasnya. (ABP)'   #DPR Minta Pemerintah Tuntaskan Kasus Trafficking #Bongkar Pejabat yang Terlibat TPPO #Mafia TPPO