Pendeta Hindu India Serukan Rebut Makkah, Legislator PAN Minta Umat Islam Tak Terprovokasi

Jakarta, MI- Legislator PAN Saleh Partaonan Daulay meminta umat Islam tidak terprovokasi dengan pernyataan pendeta Hindu India Yati Narsinghanand terkait seruannya yang ingin merebut Makkah. Saleh mengatakan, di bulan suci Ramadan ini, umat Islam dianjurkan memperbanyak ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Saleh juga mengingatkan, amal-amal sosial lain dalam bentuk zakat, infaq dan sadaqah perlu diintensifkan. Ia berpendapat, amal kebaikan seperti itu yang merupakan implementasi kesalehan seorang muslim. "Bukan merespon pernyataan sampah yang tidak bertanggung jawab. Biarkan orang lain yang menilai bahwa umat Islam adalah agama yang damai dan penuh kasih sayang. Bukan agama permusuhan dan pertikaian," tandas Anggota Komisi IX DPR RI itu dalam keterangan tertulis, Kamis (13/4/2023). Saleh menilai, pernyataan Yati Narsinghanand adalah salah satu bentuk Islamophobia. Konon, ini bukan yang pertama dilakukannya. Di banyak kesempatan, dia sudah sering melontarkan ceramah-ceramah anti-Islam. Meski melukai, tetapi pernyataan-pernyataannya tidaklah mengurangi kehormatan dan kemuliaan Agama Islam. "Faktanya, sampai sekarang Islam tetaplah baik. Para pembenci tidak akan menurunkan iman dan keyakinan umat Islam. Bahkan, bisa semakin meningkatkan kecintaan dan ketaatan," tegas dia. Kendati demikian, Saleh meminta pemerintah India segera memeriksa Yati Narsinghanand. Saleh menilai, Yati telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Bahkan, melakukan penghinaan terhadap agama lain. Tindakan ini bertentangan dengan norma toleransi dan kerukunan antar umat beragama. "Tindakan Yati bertentangan International Covenant on Civil and Political Rights atau Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. ICCPR jelas menyebut setiap orang memiliki kebebasan berfikir, berkeyakinan, dan beragama," tandasnya. Lebih lanjut, Saleh mengingatkan, ini adalah bagian dari implementasi Deklarasi Universal HAM yang sudah disepakati PBB. Karena itu, dalam konteks kebebasan beragama dan Islamophobia seperti ini, pemerintah India dituntut untuk melakukan tindakan tegas. "Jangan sampai tindakan orang per orang seperti ini menimbulkan kesenjangan antara masyarakat di Indonesia dengan di India," pungkasnya.