Ridwan Bae Perjuangkan Jalan Rusak di Sultra
![Rizky Amin](https://monitorindonesia.com/storage/media/user/avatar/itRv0F8Yp6cnf71Qr5dbR4ADRJdHvXKyK3TNnQd1.jpg )
Rizky Amin
Diperbarui
21 Mei 2023 08:31 WIB
![Ridwan Bae Perjuangkan Jalan Rusak di Sultra](https://monitorindonesia.com/2022/05/IMG-20220524-WA0007.jpg)
Jakarta, MI - Sampai saat ini masalah jalan masih menjadi trend dan isu nasional yang banyak menjadi sorotan dan perbincangkan di beberapa daerah, usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau Provinsi Lampung belum lama ini.
Untuk Sulawesi Tenggara, jalan provinsi di Kecamatan Lalembuu yang menghubungkan Kabupaten Konawe Selatan dan Kolaka Timur masih menjadi sorotan hangat.
Warga pun memboikot jalan untuk menuntut janji politik Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi agar merealisasikan pengaspalan, sekaligus meminta Presiden Jokowi untuk meninjau langsung lokasi jalan yang rusak di daerah tersebut.
Merespons reaksi masyarakat Kecamatan Lalembuu,Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae meminta, Gubernur untuk segera memperbaiki semua jalan provinsi yang rusak.
Legislator asal Sultra yang membidangi transportasi, pekerjaan umum, perumahan rakyat, pembangunan desa dan kawasan tertinggal itu membeberkan, jalan provinsi yang menghubungkan antar kabupaten di seluruh Indonesia memang masih memprihatinkan, termasuk Sulawesi Tenggara.
"Tapi sekarang ini kan sudah ada UU No 2 Tahun 2022, jalan daerah sudah bisa dibiayai dengan dana APBN, kalau APBD tidak mampu menganggarkan pengaspalan jalan yang rusak," ungkapnya, Sabtu (20/5).
Namun Ridwan juga optimis, beberapa jalan yang rusak di Sulawesi Tenggara pasti akan ia perjuangkan.
"Pasti saya suarakan dan perjuangkan. Mari kita berdoa semoga keuangan negara makin membaik, sehingga dapat membiayai jalan daerah di seluruh Indonesia, khususnya Sulawesi Tenggara," beber Ridwan.
Camat Lalembuu, Nana Diana berharap, agar Pemerintah Pusat dapat memperbaiki dan menindaklanjuti jalan yang menghubungkan Konawe Selatan dan Kolaka Timur, agar distribusi perekonomian dan hasil produksi pertanian membaik.
Salah satu pemuda setempat, Ipang mengatakan, akan kembali berdemonstrasi untuk mempertanyakan kejelasan anggaran pengaspalan jalan di Kecamatan Lalembuu dan membuat surat rekomendasi untuk diajukan kepada anggota Komisi V DPR RI, Ridwan Bae.
"Sejauh ini kami masih melakukan koordinasi dan menyampaikan hasil demo kemarin kepada beberapa kepala desa dan camat di Lalembuu, untuk terus meminta dukungan agar bisa menetapkan langkah selanjutnya," ujarnya.
Ia juga mengingatkan, kepada pemuda dan mahasiswa untuk memanfaatkan isu nasional tentang kerusakan jalan agar disuarakan secara bersama-sama.
"Kalau tidak ada respons dari pemprov, kami akan membangun gerakan di pusat, agar jalan yang 25 Km segara ditindaklanjuti. Kami capek dijanji terus, tapi tidak pernah ada realisasi," tegasnya. (RS)
Berita Selanjutnya
Berita Terkait
Nusantara
![Sekdaprov Sultra Dinilai Lepas Tangan soal Anggaran Makan dan Minum Tak Wajar! Ketua Umum (Ketum) Jangkar Sultra, Rasidin (Foto: Dok MI)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/ketua-umum-jangkar-sultra-rasidin.webp)
Sekdaprov Sultra Dinilai Lepas Tangan soal Anggaran Makan dan Minum Tak Wajar!
29 Juli 2024 16:00 WIB
Hukum
![FPM Sultra Anti Korupsi Desak KPK Periksa Pj Wali Kota Kendari Muhamad Yusuf atas Dugaan Korupsi APBD FPM Sultra Anti Korupsi Geruduk Kantor KPK. (Foto: MI/Aswan)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/foto-spanduk-anti-korupsi-terpampang-di-gedung-kpk.webp)
FPM Sultra Anti Korupsi Desak KPK Periksa Pj Wali Kota Kendari Muhamad Yusuf atas Dugaan Korupsi APBD
19 Juli 2024 18:30 WIB
Ragam
![Diduga Ada Aktor Bermain, Ditjen Hubla Didesak Selesaikan Masalah Jalur Kapal Cepat di Pulau Cempedak Front Pencari Keadilan Indonesia (FPKI) (Foto: Dok MI)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/fpki-ditjen-hubla.webp)
Diduga Ada Aktor Bermain, Ditjen Hubla Didesak Selesaikan Masalah Jalur Kapal Cepat di Pulau Cempedak
19 Juli 2024 01:53 WIB
Nusantara
![Front Masyarakat Lingkar Tambang Minta Kejati Sultra Berpihak kepada Masyarakat soal Kejahatan Lingkungan di Wilayah Pertambangan Bombana Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Sultra) (Foto: Dok MI)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/kejati-sultra.webp)
Front Masyarakat Lingkar Tambang Minta Kejati Sultra Berpihak kepada Masyarakat soal Kejahatan Lingkungan di Wilayah Pertambangan Bombana
17 Juli 2024 19:07 WIB
Hukum
![Dugaan Korupsi di DJKA, KPK Periksa Eks Kajati Sultra Patris Yusrian Jaya Kantor Kejati Sultra, Kendari (Foto: Dok MI/Aswan)](https://monitorindonesia.com/2022/10/WhatsApp-Image-2022-10-26-at-15.24.21.jpeg)
Dugaan Korupsi di DJKA, KPK Periksa Eks Kajati Sultra Patris Yusrian Jaya
17 Juli 2024 16:02 WIB