Pengamat Sebut Wacana Kenaikan Gaji PNS Hanya Pencitraan Jelang Pemilu 2024

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 21 Mei 2023 05:28 WIB
Jakarta, MI - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengusulkan kenaikan gaji PNS kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Rencana tersebut disampaikan Anas dalam Rakornas Pelaksanaan Anggaran 2023 di Kementerian Keuangan, di Jakarta, Rabu (17/5). Menanggapi hal itu, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai hal tersebut hanyalah pencitraan menjelang tahun politik 2024. Pasalnya, di tahun politik, semua pihak berupaya untuk mencari simpati masyarakat. "Ini sih saya lihat cuman pencitraan doang, arahnya itu cuma pada cari pencitraan, jadi karena mau Pemilu 2024," kata Trubus kepada wartawan, Minggu (21/5). Kendati begitu, Trubus khawatir wacana tersebut nantinya akan menjadi bom waktu, lantaran berpeluang membenturkan antara masyarakat miskin dengan Aparatur Sipil Negara (ASN). "Jadi arahnya malah kontra produktif, artinya bisa menjadi konflik jika tidak ditangani dengan baik," ujar Trubus. Oleh karenanya, Trubus mengingatkan pemerintah untuk bersikap berhati-hati karena di situasi sekarang, nuansa politik sedang memanas. Jika salah langkah, kebijakan tersebut berpotensi merugikan pemerintah, termasuk ASN. Selain itu, menurut Trubus, yang justru perlu dilakukan saat ini adalah reformasi menyeluruh di instansi pegawai negeri sipil (PNS), utamanya terkait kinerja dan pola-pola efisiensi. "Menerapkan reformasi ASN aja belum bisa, apalagi sistem digital ini kan sebenarnya ASN sudah tidak usah terlalu banyak, jadi dikurangi," ujarnya. Selain itu, Trubus mengimbau pemerintah melakukan program yang sifatnya berdampak bagi orang banyak, agar peningkatan ekonomi masyarakat bisa terwujud. Karena itu, pengentasan kemiskinan menjadi salah satu poin penting yang tidak boleh dilupakan. Dengan demikian, program yang dibuat tidak hanya terkesan menghabis-habiskan anggaran semata. "Kayak apa subsidi-subsidi mobil listrik, itu kan sebenernya semuanya bisa dialihkan untuk mengatasi kemiskinan aja dulu, biar masyarakat posisinya ini bisa tertolong dulu, sejahtera dulu," pungkasnya. (LA) #Gaji PNS

Topik:

ASN PNS kemenkeu KemenpanRB

Berita Sebelumnya

Kunjungi Palembang, Ganjar Disambut Meriah Sultan-Sultan hingga Tokoh Agama se-Sumsel

Berita Selanjutnya

Ridwan Bae Perjuangkan Jalan Rusak di Sultra 

Berita Terkait

Hukum
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD (Foto: Dok MI/Istimewa)

Mahfud MD Sebut Ditjen Pajak dan Bea Cukai Sumber Korupsi Terbesar

35 menit yang lalu

Hukum
Mahfud MD (Foto: Dok MI/Antara)

Mahfud MD Harap Menkeu Purbaya Usut Tuntas TPPU Rp 349 T di Kemenkeu

11 Oktober 2025 15:44 WIB

Ekonomi
Coretax (Foto: Dok MI)

Kemenkeu: Pelaporan SPT 2025 Sudah Pakai Coretax, Wajib Pajak Harus Aktivasi Akun

11 Oktober 2025 15:07 WIB

Ekonomi
Kementerian Keuangan (Foto: Dok MI)

Utang Pemerintah Sentuh Rp9.138 Triliun Per Juni 2025

10 Oktober 2025 13:49 WIB

Nusantara
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (Foto: Instagram)

Terbitkan Surat Edaran, Dedi Mulyadi Ajak ASN dan Warga Jabar Donasi Rp1.000 per Hari

4 Oktober 2025 13:23 WIB

Ekonomi
Kementerian Keuangan (Foto: Dok MI)

Dana Pemda Mengendap di Bank Capai Rp233 T, Kemenkeu Soroti Kebiasaan Buruk

3 Oktober 2025 18:04 WIB