Soal Isu Dua Menteri NasDem Target Operasi, PDIP Respons Begini

Jakarta, MI - Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat turut merespons pernyataan pakar hukum tata negara Denny Indrayana, yang mengatakan dua menteri Partai NasDem di Kabinet Indonesia Maju menjadi target operasi. Kedua menteri dari Partai NasDem itu yakni, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar. "Enggak (dapat info)," kata Djarot di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (5/6). Menurut Djarot, sejauh ini hanya satu menteri dari Partai NasDem yang terseret kasus hukum yakni, Johnny G Plate yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). "Yang sudah saya tahu Pak Johnny G Plate dan itu sudah lama sekali. Tetapi yang saya enggak tahu, wayah enggak dapat info. Tanya ke Pak Denny," tegas Djarot. Eks Wamenkumham Denny Indrayana sebelumnya kembali menulis pernyataan kontroversi di akun Twitternya @dennyindrayana. Jika sebelumnya diduga membocorkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), kali ini Denny menyebut dua kader NasDem di kabinet yakni Sahrul Yasin Limpo sebagai Menteri Pertanian (Mentan) dan Siti Nurbaya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) akan menjadi target operasi penegakan hukum. Sebelumnya, kader Nasdem Johnny G Plate yang menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) sudah menjadi tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus dugaan korupsi proyek BTS. "Informasi terakhir Partai Nasdem kembali digoyang dan diserang. Kali ini yang dijadikan sasaran tembak adalah 2 menteri kader Nasdem lainnya di kabinet. Menteri SYL akan dijeratkan dugaan pidana narkoba, sedangkan Menteri SN dijerat dengan dugaan kasus korupsi," ungkap Denny, Sabtu (3/6). Menurutnya, hukum tidak boleh diterapkan diskriminatif dan menargetkan kasus tertentu. Terlebih jika hukum digunakan untuk menyerang kubu oposisi, sedangkan tumpul kepada koalisi. "Hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas, diterapkan tidak adil, akan menjadi penyebab hancurnya suatu bangsa," jelasnya. Oleh karena itu, Denny mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dianggap cawe-cawe dan tidak netral menjelang Pemilu 2024. Dia menilai ada upaya penjegalan terhadap pencalonan Anies Baswedan sebagai Capres dari Nasdem. "Saya berpendapat, cawe-cawe Presiden Jokowi yang memperalat kasus hukum demi kepentingan melanggengkan kekuasaan, untuk membubarkan koalisi lawan politik, sambil menjegal pencalonan Anies Baswedan sangat berbahaya, dan sebagaimana diingatkan Rasulullah, bisa mendorong Indonesia ke jurang kehancuran," pungkas Denny. #Menteri Nasdem