Mahfud MD Sebut "Serangan Fajar" Penyakit Pemilu 

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 5 Juli 2023 05:42 WIB
Jakarta, MI - Menkopolhukam Mahfud MD menyerukan seluruh komponen bangsa Indonesia untuk melawan politik uang. Menurutnya, praktik politik uang atau yang dikenal sebagai "serangan fajar" perlu dihindari karena menjadi penyakit Pemilu yang dapat mempengaruhi sistem demokrasi politik. "Serangan Fajar ini bagian dari penyakit pemilu yang bersumber dari politik uang. Di mana orang membayar uang, membayar jasa, atau membayar janji-janji agar seseorang memilih atau melirik calon yang diinginkan oleh penerima," ujar Mahfud, Selasa (4/7) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Polri telah memitigasi risiko kerawanan sebagai upaya mencegah terjadinya pelanggaran. "Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dan Indeks Potensi Kerawanan Pemilu (IPKP) masih memasukkan politik uang sebagai sesuatu yang mengancam kita. Ini menjadi peringatan bagi kita semua, jadi politik uang itu selalu ada," kata Mahfud. Oleh karena itu, ia mengajak kepada seluruh komponen bangsa Indonesia untuk melawan politik uang. Sehingga Pemilu 2024 bisa berintegritas dan berkualitas. Menurut Mahfud, kolaborasi diperlukan untuk mewujudkan Pemilihan Umum 2024 yang demokratis, berintegritas, berkualitas, dan bermartabat. Pemilu serentak 2024 dinilai memiliki arti penting bagi perjalanan bangsa Indonesia menuju masa depan. "Jangan sampai ada intervensi di antara aparat penyelenggara dan tumpang-tindih. Mari kita kuatkan rasa cinta kita terhadap bangsa ini untuk menjadi lebih baik dalam menyelenggarakan demokrasi dan pemilu yang bermartabat," ujar Mahfud. (AL)

Topik:

Mahfud MD pemilu Menkopolhukam pemilu 2024 Serangan Fajar Penyakit Pemilu

Berita Sebelumnya

Komisi I DPR Bantah Terima Uang Korupsi BTS Kominfo

Berita Selanjutnya

Cak Imin Minta KPU dan Kemendagri Tindaklanjuti Temuan Bawaslu 4 Juta Pemilih Potensial Tidak Miliki KTP-el

Berita Terkait

Hukum
Mahfud MD (Foto: Dok MI/Antara)

Mahfud MD Harap Menkeu Purbaya Usut Tuntas TPPU Rp 349 T di Kemenkeu

8 jam yang lalu

Hukum
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana (Foto: Dok MI/Pribadi)

Purbaya Ditantang Usut Korupsi Emas 3,5 Ton & TPPU Rp189 T di Bea Cukai, PPATK Bereaksi!

9 jam yang lalu

Politik
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Dok/MI)

Tanggapan Dasco soal Mahfud MD Masuk Komite Reformasi Polri: Tokoh yang Kredibel

24 September 2025 19:57 WIB

Nasional
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi (Foto: Ist)

Istana Soal Mahfud MD Join Tim Reformasi Kepolisian: Insyaallah Beliau Bersedia

23 September 2025 14:48 WIB

Monitor Hukum
Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati (SMI) (Foto: Dok MI/Istimewa)

Kasus Rp 349 T "Warisan" Srimul: Pencetus Satgas TPPU "Tiarap", PPATK Tak Transparan!

12 September 2025 21:36 WIB

Nasional
Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI (Foto: Dok MI/Aan)

Padahal Sudah tak Ada Pemilu, Kok Anggaran KPU Capai Rp3,5 T?

5 September 2025 00:25 WIB