Jutaan Data Paspor Bocor, DPR Minta Kominfo Buat Aturan Darurat
![Akbar Budi Prasetia](https://monitorindonesia.com/images/avatar-placeholder.jpg )
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui
7 Juli 2023 17:02 WIB
![](https://monitorindonesia.com/images/no-image.png)
Jakarta, MI - Komisi I DPR RI meminta kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk membuat regulasi darurat. Ini buntut dari pembobolan data oleh Bjorka.
Baru-baru ini data paspor penduduk Indonesia dibobol dan dijual. Total data paspor yang dibobol sebanyak 34.900.867.
"Pemerintah dalam hal ini Kominfo harus membuat peraturan darurat sebelum berlakunya UU Pelindungan Data Pribadi," kata Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, Jumat (7/7).
Politis Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menuturkan, aturan darurat itu, setidaknya akan memberikan perlindungan terhadap pemilik data dan landasan hukum.
"Tujuannya selain mencegah dan sebagai dasar hukum penindakan kasus kebocoran data," terangnya.
Selain itu, politikus asal Jogjakarta itu meminta kepada penglola data untuk melakukan perbiakan dan penambahan infrastruktur. Hal itu agar peristiwa seperti ini tidak terulang kembali.
"Juga mendorong pengelola data menyiapkan sistem dan infrastruktur," pungkasnya. (ABP)
#Jutaan Data Paspor Bocor #DPR Minta Kominfo Buat Aturan Darurat
Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya
Berita Terkait
Nusantara
![Hearing bersama IKA Unair, Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung: Untuk Pulihkan Kawasan Hutan Rapat Hearing DPRD Tulungagung bersama IKA Unair Surabaya dan warga desa Tenggarejo Kecamatan Tanggunggunung (Foto: Dok MI/JK)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/rapat-hearing-dprd-tulungagung-bersama-ika-unair-surabaya-dan-warga-desa-tenggarejo-kecamatan-tanggunggunung.webp)
Hearing bersama IKA Unair, Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung: Untuk Pulihkan Kawasan Hutan
4 jam yang lalu
Politik
![Buntut Dipecatnya Hasyim, Komisi II DPR Bakal Panggil DKPP, KPU dan Kemendagri Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/ketua-dpp-pks-mardani-ali-sera-foto-midhanis-2.webp)
Buntut Dipecatnya Hasyim, Komisi II DPR Bakal Panggil DKPP, KPU dan Kemendagri
13 jam yang lalu