TB Hasanuddin Dorong Penegakkan Hukum Dugaan Korupsi Petinggi Basarnas

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 29 Juli 2023 16:07 WIB
Jakarta, MI - Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (p) TB Hasanuddin menanggapi kasus operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap anggota TNI aktif. Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan proses hukum kasus anggota TNI aktif harus dilakukan oleh Polisi Militer (POM) TNI. "Jadi dalam kasus KPK yang melakukan OTT terhadap anggota TNI aktif ya sah-sah saja dengan catatan penangkapan tersebut dilakukan secara spontan tanpa perencanaan. Lalu setelah penangkapan, harus langsung diserahkan ke POM TNI," ujar TB Hasanuddin kepada Monitorindonesia.com, Sabtu (29/7). Ia menambahkan, bila dalam proses OTT tersebut membutuhkan waktu untuk penyelidikan dulu misalnya, maka perlu melakukan koordinasi dan melibatkan POM TNI. "Proses hukum selanjutnya seperti pengembangan kasus dan juga penetapan tersangka anggota TNI aktif harus dilakukan oleh POM TNI sesuai dengan UU," tegasnya. Lebih jauh, TB Hasanuddin mengungkapkan bahwa sesuai Undang-Undang ada 4 jenis pengadilan di Indonesia yakni pengadilan umum, pengadilan militer, pengadilan tata usaha negara, dan pengadilan agama. Menurutnya, pengadilan militer tidak bisa mengadili sipil, begitu pun pengadilan umum juga tidak bisa mengadili militer. "Anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum tidak diadili melalui Peradilan Sipil (umum) karena belum adanya perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Lalu, pasca diberlakukannya Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Peradilan Militer masih berwenang mengadili anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum," katanya. "Kondisi ini dikuatkan oleh Pasal 74 Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yaitu selama Undang Undang Peradilan Militer yang baru belum dibentuk maka tetap tunduk pada Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer," sambungnya. TB Hasanuddin menegaskan ia mendukung proses hukum yang melibatkan oknum anggota TNI aktif harus dilakukan secara transparan dan terang benderang. "Proses hukum harus dilanjutkan dan dilakukan secara transparan dan dibuka ke publik," tandas anggota legislator dari daerah pemilihan Jabar IX (Subang, Majalengka dan Sumedang) ini. Sebelumnya, TNI tidak mengakui penetapan tersangka suap terhadap Kepala Basarnas atau Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Marsdya Henri Alfiandi dan Koordinator Staf Administrasi (Koorsmin) Kabasarnas Letnan Kolonel Arif Budi Cahyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). [caption id="attachment_556841" align="alignnone" width="703"] Infografis kode "dana komando" suap Kabasarnas, Henri Alfiandi.(Foto: MI/La Aswan)[/caption] TNI menilai KPK telah melebihi kewenangannya dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Perbedaan pendapat antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) tentang status tersangka Kepala Basarnas, Henri Alfiandi, dalam kasus dugaan korupsi ini akhirnya diakhiri dengan permintaan maaf oleh pimpinan KPK. Permintaan maaf itu disampaikan Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, di kantornya, seusai bertemu Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Marsda TNI Agung Handoko, Jumat (28/7).

Topik:

TB Hasanuddin OTT KPK Basarnas DPR RI

Berita Sebelumnya

Anies soal Kedekatan dengan Susi Pudjiastuti: Dekat Sudah Lama, Bukan Kemarin Saja

Berita Selanjutnya

Luhut Bermanuver, Airlangga Melawan

Berita Terkait

Nasional
Anggota Komisi XII DPR, Ratna Juwita Sari. (Dok. MI)

Ratna Juwita Desak Pemerintah Pastikan Kesiapan Produksi Etanol Sebelum Terapkan E10

9 Oktober 2025 12:54 WIB

Nasional
Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta. (Foto. Rizal)

Sukamta Desak Pemerintah Tegas, Tolak Konten LGBT di Animasi Anak Netflix

6 Oktober 2025 20:52 WIB

Nasional
Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera (Dok. MI)

Mardani Ali Sera: Pemilu Suriah Jadi Langkah Menuju Stabilitas dan Persatuan Bangsa

6 Oktober 2025 14:22 WIB

Hukum
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko (Foto: Istimewa)

Legislator Dorong Penegakan Hukum Jika Ada Pelanggaran Dalam Peristiwa Ambruknya Ponpes Al Khoziny

6 Oktober 2025 12:45 WIB

Nasional
Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita. (Dok.MI)

Ratna Juwita Desak Pemerintah Segera Terbitkan PP Turunan UU Minerba 2025

5 Oktober 2025 19:01 WIB

Nasional
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Novita Hardini. (Foto. Rizal)

DPR Sahkan RUU Kepariwisataan, Novita Hardini: Pariwisata Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi Daerah

2 Oktober 2025 14:19 WIB