Menanti Akhir Konflik SBY-Megawati

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 10 September 2023 15:02 WIB
Jakarta, MI - Rencana pertemuan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri nampak akan terealisasi dalam waktu dekat ini. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin, menilai, Partai Demokrat pasti sudah memperhitungkan langkah yang akan diambil pasca menarik dukungan untuk Anies Baswedan. "Kalau  Demokrat juga kan ya dikalkulasi secara matang ya soal koalisinya nanti," ungkap Ujang kepada Monitorindonesia.com, Minggu (10/9). Menurutnya, sudah seharusnya sebagai tokoh bangsa yang pernah sama-sama menduduki kursi Presiden, SBY dan Megawati mengakhiri permusuhan yang terjadi sejak tahun 2004 hingga saat ini. "Kalau pertemuan Megawati dan SBY itu bertemu betul-betul saling memaafkan, maka ada kemungkinan untuk bisa mengakhiri konflik yang selama ini terjadi dari tahun 2004," ujarnya. Ujan menilai, saling memaafkan adalah kunci dari pertemuan kedua partai tersebut untuk dapat berjalan bersama dalam membangun kerja sama politik di 2024. Jikalau pertemuan itu terjadi Partai Demokrat kemungkinan besar akan berkoalisi dengan PDIP. Akan tetapi, jika pertemuan itu terjadi tetapi tidak saling memaafkan akan sulit bagi Demokrat untuk bisa berkoalisi dengan PDIP. "Jadi rumusnya disitu saya melihat suara arah dukungan Demokrat itu," pungkas Ujang. Sebelumnya, Ketua Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) Partai Demokrat Herman Khaeron mengungkapkan adanya wacana untuk mempertemukan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri. "Rencana itu ada, gagasan itu ada, dan bahkan kalau memang terjadi rekonsiliasi antara Pak SBY dan Bu Mega, tentu ini harapan seluruh rakyat indonesia," kata Herman di Jakarta,Sabtu (9/9). (DI)     #Menanti Akhir Konflik SBY-Megawati #Demokrat Gabung PDIP