Disebut Terima Duit, NasDem Singgung Seleksi Pimpinan KPK di DPR

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 14 Oktober 2023 19:10 WIB
Jakarta, MI - Bendahara Umum DPP Partai NasDem, Ahmad Sahroni, menyayangkan sikap dari Wakil Ketua KPK, Alexander Marawta yang menyebut partainya telah menerima aliran uang dari Syahrul Yasin Limpo (SYL). Bahkan, Sahroni mengatakan bahwa sikap dari pimpinan KPK terlalu tendensius kepada Partai NasDem. Padahal, belum ada bukti yang konkret bahwa benar partainya telah menerima uang dari SYL. Lalu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu menyinggung soal seleksi pimpinan KPK di DPR. Dikatakan Sahroni, ketika proses pemilihan itu ada lobi-lobi di partai politik dan DPR sebelum memutuskan lima pimpinan KPK kala itu. “Akhirnya kita-kita di DPR memilih para pimpinan yang sekarang,” kata Sahroni saat konferensi pers di Tower NasDem, Jakarta Pusat, Sabtu (14/10). Dia menegaskan bahwa partainya tidak pernah meminta kadernya untuk melakukan tindak pidana korupsi. Secara tegas, Sahroni menyampaikan, Partai NasDem melarang keras kadernya yang ada di legislatif maupun eksekutif untuk korupsi. “Kita tidak pernah menyuruh ketua umum apalagi menyuruh pembantu presiden suruh korupsi,” tutur Sahroni. Kendati demikian, Sahroni menyampaikan bahwa partai pimpinan Surya Paloh itu tetap menghormati proses hukum yang sekarang ini sedang berjalan di KPK. Partai NasDem, tegas Sahroni, tidak akan melakukan intervensi apapun dalam proses penyelidikan ini. “Kita hormati proses hukum yang ada di KPK dengan tersangka Pak Syahrul Yasin Limpo,” tandas Sahroni. (ABP)     #Disebut Terima Duit #NasDem Singgung Seleksi Pimpinan KPK di DPR

Topik:

Nasdem KPK DPR

Berita Sebelumnya

Projo Beri Tanda Kehormatan untuk Prabowo

Berita Selanjutnya

NasDem Bakal Somasi Alexander Marwata

Berita Terkait

Hukum
Nikita Mirzani (Foto: Dok MI)

KPK soal Kabar Pemanggilan Nikita Mirzani Dugaan Suap Hakim dan Jaksa

15 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan empat tersangka terkait kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait Pengurusan Dana Hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021 – 2022 pada Kamis (2/10/2025)

Abdul Halim, La Nyalla dan Khofifah Diduga Terlibat Korupsi Dana Hibah Jatim

18 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI)

KPK Periksa Direktur PT Tanjung Raya Intiwira Oddysius Suwanto terkait Korupsi DJKA

19 jam yang lalu

Hukum
Asep Guntur Rahayu (Foto: Dok MI)

KPK Dalami Timbal Balik Pembagian Kuota Haji

19 jam yang lalu

Hukum
Gubernur Sumut Bobby Nasution (Foto: Dok MI)

Saksi 'Bungkam' Nama Bobby Nasution di KPK soal Korupsi Jalan PUPR Sumut

19 jam yang lalu

Hukum
Empat dari 21 tersangka kasus dana hibah Jawa Timur, (kiri-kanan) yakni pihak swasta dari Blitar Jodi Pradana Putra, pihak swasta dari Tulungagung Wawan Kristiawan, anggota DPRD Jatim Hasanuddin, dan mantan Kepala Desa dari Tulungagung Sukar, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Eks Ketua DPRD Jatim Kusnadi Terima Rp 32,2 M terkait Korupsi Dana Hibah Pokmas

3 Oktober 2025 09:32 WIB