Gibran Harus Izin ke Jokowi Jika Maju Cawapres

Akbar Budi Prasetia

Diperbarui 17 Oktober 2023 10:36 WIB

Jakarta, MI - Gibran Rakabuming Raka harus meminta izin kepada Presiden Jokowi, jika maju di pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Hal itu harus dilakukan pasca MK mengabulkan gugatan mahasiswa Universitas Negeri Surakarta (UNSA), yang dalam pokok permohonannya agar kepala daerah yang di bawah usia 40 tahun diperbolehkan untuk maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres). Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU RI, Idham Holik, menyampaikan, sebagaimana pada putusan MK, maka kepala daerah yang maju di Pilpres 2024 mendatang, juga harus mematuhi aturan yang berada didalam Undang-Undang 7/2017 tentang Pemilu. "Bahwa dalam hal terdapat kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yg akan dicalonkan sebagai capres-cawpares maka diberlakukan ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan (4) UU 7/2017," ujar Idham di Gedung KPU RI, Selasa (17/10). Pasal 171 ayat (1) berbunyi; "Seseorang yang sedang menjadi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang akan dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus meminta izin kepada presiden". Kemudian, Pasal 171 ayat (2) berbunyi; "Surat permintaan izin gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai dokumen persyaratan calon presiden atau calon wakil presiden". Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materiil norma batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Uji materiil itu diajukan Pemohon Almas Tsaqibbirru Re A yang merupakan mahawasis Universitas Negeri Surakarta dengan Nomor Perkara 90/PUU-XXI/2023. “Mengadili, mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK, Anwar Usman saat membacakan putusan di Ruang Sidang Utama MK, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (16/10). MK juga mengatakan, Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Umum yang menyatakan “berusia paling rendah 40 tahun” inkonstitusional. “Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” kata Ketua MK. “Sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah,” jelas Ketua MK menambahkan. Sehingga, Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepada daerah”. (ABP) #Gibran Harus Izin ke Jokowi Jika Maju Cawapres

Topik:

Jokowi MK KPU RI Gibran Rakabuming Raka

Gibran Harus Izin ke Jokowi Jika Maju Cawapres

Berita Sebelumnya

Pasca MK Kabulkan Kepala Daerah di 40 Tahun Boleh Nyapres, Prabowo Kumpulkan Petinggi Gerindra

Berita Selanjutnya

MK Jadi Alat Melanggengkan Kekuasaan

Berita Terkait

Nasib Jokowi dan Roy Suryo Cs Usai Dapat Salinan Ijazah Jokowi dari KPU

Korupsi Jokowi (OCCRP) Harus Dituntaskan KPK

DPR Akan Kaji Putusan MK Batalkan Kewajiban Tapera

Tapera jadi Tabungan Sukarela

Putusan MK Tentang Tapera Beri Kepastian dan Fleksibilitas Pekerja

Bertentangan dengan UUD, MK Putuskan UU Tapera Harus Diubah

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K