MK Jadi Alat Melanggengkan Kekuasaan

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 17 Oktober 2023 10:54 WIB
Jakarta, MI - Perkara uji materiil aturan batas usia minimum calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) yang dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK) ternyata memang diperuntukan bagi putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka. Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas, menyebut Putusan MK sebagai upaya melanggengkan ambisi kekuasaan keluarga Jokowi. Sehingga, ini menjadi catatan terburuk dalam perjalanan demokrasi Indonesia. "Keputusan MK tersebut menjadi preseden buruk dalam perjalanan Bangsa ini karena MK dipakai sebagai alat untuk memenuhi ambisi keluarga Jokowi," katanya kepada Monitorindonesia.com, Selasa (17/10). Dampaknya, publik akan memandang MK bukan lagi sebagai lembaga pengawal konstitusi, tetapi perusak konstitusi. "Akibatnya, tingkat kepercayaan publik kepada MK semakin menurun. Karena sikap inkonsisten MK dalam memutuskan uji materi di lembaga yang seharusnya menjadi pengawal konstitusi, karena dianggap menjadi perusak konstitusi," ujarnya. Untuk itu, dia menilai putusan MK sarat dengan kepentingan politik keluarga Jokowi. Sebab, Hakim MK Anwar Usman, merupakan paman dari Gibran Rakabuming yang dikabarkan bakal dicalonkan sebagai cawapres. Sehingga plesetan MK sebagai Mahkamah Keluarga adalah hal yang lumrah. "Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan uji materi mengenai usia minimal capres dan cawapres sarat dengan kepentingan politik dan keluarga Presiden Joko Widodo," ucapnya. "Hal tersebut terungkap dari pernyataan Hakim MK Saldi Isra yang mengatakan bahwa keikutsertaan Ipar Jokowi, Anwar Usman merubah keputusan MK. Sehingga, sangat wajar ketika ada yang merubah kepanjangan MK menjadi Mahkamah Keluarga," tandasnya. (DI)     #MK Jadi Alat Melanggengkan Kekuasaan

Topik:

Jokowi MK Gibran Rakabuming Raka

Berita Sebelumnya

Gibran Harus Izin ke Jokowi Jika Maju Cawapres

Berita Selanjutnya

Gerindra Ungkap Ada Komunikasi dengan Gibran Usai Putusan MK

Berita Terkait

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Foto: Dok MI/Aldiano Rifki)

KPK Periksa Direktur PT Peraga Lambang Sejahtera Haji Mamad soal Korupsi DJKA, Diduga Talangi Dana Kampanye Jokowi Pilpres 2019

30 menit yang lalu

Nasional
Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo (Foto: Istimewa)

Terkuak! Megawati Sempat Ingatkan Jokowi Tak Paksakan Proyek Kereta Cepat, Tapi...

57 menit yang lalu

Nasional
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar (kiri), peneliti masalah Ketenagakerjaan Universitas Parahyangan Bandung, Indrasari Tjandraningsih (tengah) dan Moderator Endang Rokhani (kanan) (Foto: Adelio Pratama)

Lokakarya YFAS 90-FGSBM: Perlindungan Buruh dan Pengawas Ketenagakerjaan jadi Sorotan

3 jam yang lalu

Ekonomi
Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) (Foto: Istimewa)

Jokowi Akhirnya Buka Suara soal Whoosh

27 Oktober 2025 16:24 WIB

Nasional
Luhut Binsar Pandjaitan (kiri), Joko Widodo (tengah) dan Budi Karya Sumadi (kanan) (Foto: Dok MI/Istimewa)

Siapa "Busuk", Pengurus Proyek atau Whooshnya?

27 Oktober 2025 11:11 WIB

Hukum
Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) didampingi Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (ketiga kiri), Menteri BUMN Erick Thohir (kiri), Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kedua kiri) dan Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan saat meninjau proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung di Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, (13/10/2022). Progres pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung telah mencapai 88,8 persen dan direncanakan beroperasi pada Juli 2023.

KPK Sudah Lama Tahu Dugaan Mark Up Proyek Whoosh hingga Kaki Agus Pambagio Diinjak Wantimpres!

27 Oktober 2025 00:17 WIB