MK Jadi Alat Melanggengkan Kekuasaan

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 17 Oktober 2023 10:54 WIB
Jakarta, MI - Perkara uji materiil aturan batas usia minimum calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) yang dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK) ternyata memang diperuntukan bagi putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka. Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas, menyebut Putusan MK sebagai upaya melanggengkan ambisi kekuasaan keluarga Jokowi. Sehingga, ini menjadi catatan terburuk dalam perjalanan demokrasi Indonesia. "Keputusan MK tersebut menjadi preseden buruk dalam perjalanan Bangsa ini karena MK dipakai sebagai alat untuk memenuhi ambisi keluarga Jokowi," katanya kepada Monitorindonesia.com, Selasa (17/10). Dampaknya, publik akan memandang MK bukan lagi sebagai lembaga pengawal konstitusi, tetapi perusak konstitusi. "Akibatnya, tingkat kepercayaan publik kepada MK semakin menurun. Karena sikap inkonsisten MK dalam memutuskan uji materi di lembaga yang seharusnya menjadi pengawal konstitusi, karena dianggap menjadi perusak konstitusi," ujarnya. Untuk itu, dia menilai putusan MK sarat dengan kepentingan politik keluarga Jokowi. Sebab, Hakim MK Anwar Usman, merupakan paman dari Gibran Rakabuming yang dikabarkan bakal dicalonkan sebagai cawapres. Sehingga plesetan MK sebagai Mahkamah Keluarga adalah hal yang lumrah. "Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan uji materi mengenai usia minimal capres dan cawapres sarat dengan kepentingan politik dan keluarga Presiden Joko Widodo," ucapnya. "Hal tersebut terungkap dari pernyataan Hakim MK Saldi Isra yang mengatakan bahwa keikutsertaan Ipar Jokowi, Anwar Usman merubah keputusan MK. Sehingga, sangat wajar ketika ada yang merubah kepanjangan MK menjadi Mahkamah Keluarga," tandasnya. (DI)     #MK Jadi Alat Melanggengkan Kekuasaan

Topik:

Jokowi MK Gibran Rakabuming Raka

Berita Sebelumnya

Gibran Harus Izin ke Jokowi Jika Maju Cawapres

Berita Selanjutnya

Gerindra Ungkap Ada Komunikasi dengan Gibran Usai Putusan MK

Berita Terkait

Nasional
Salinan ijazah Jokowi yang didapatkan Roy Suryo Cs di KPU (Foto: Dok MI)

Nasib Jokowi dan Roy Suryo Cs Usai Dapat Salinan Ijazah Jokowi dari KPU

5 Oktober 2025 12:30 WIB

Hukum
Spanduk "Tangkap dan Adili Jokowi" - Korupsi Jokowi (OCCRP) Harus Dituntaskan KPK di depan gedung KPK, Kamis (2/10/2025) (Foto: Dok MI/Aan)

Korupsi Jokowi (OCCRP) Harus Dituntaskan KPK

2 Oktober 2025 15:53 WIB

Politik
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Dok/MI)

DPR Akan Kaji Putusan MK Batalkan Kewajiban Tapera

30 September 2025 17:59 WIB

Ekonomi
Ilsutrasi - Tapera (Foto: Istimewa)

Tapera jadi Tabungan Sukarela

29 September 2025 17:57 WIB

Ekonomi
Timboel Siregar, Sekjen OPSI (Foto: Dok MI)

Putusan MK Tentang Tapera Beri Kepastian dan Fleksibilitas Pekerja

29 September 2025 16:44 WIB

Hukum
Ilustrasi - Tapera (Foto: Istimewa)

Bertentangan dengan UUD, MK Putuskan UU Tapera Harus Diubah

29 September 2025 16:07 WIB