Pertarungan Psikologis PDIP-Gibran, Siapa Lebih Kuat?

Dhanis Iswara
Dhanis Iswara
Diperbarui 5 November 2023 01:51 WIB
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin (Foto: Dhanis/MI)
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin (Foto: Dhanis/MI)

Jakarta, MI - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, menyoroti sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang sejauh ini belum berani mengambil langkah tegas terhadap status Gibran Rakabuming Raka. 

Menurutnya, PDIP tak mau terburu-buru mengambil keputusan terkait Wali Kota Surakarta itu yang sudah menjadi cawapres Prabowo Subianto dari Koalisi Indonesia Maju, karena masih mencermati situasi politik yang terjadi saat ini. 

"Ya kelihatannya PDIP sedang melihat situasi, sedang menunggu situasi dan melihat dinamika politik yang berkembang saat ini dan ke depan," kata Ujang saat dihubungi Monitorindonesia.com, Minggu (5/11).

Kata Ujang, jika berdasarkan aturan mestinya bakal sesuai dengan ketentuan AD dan ART PDIP. Seperti yang terjadi pada kasus Budiman Sudjatmiko, kalau tidak mundur berarti dipecat.

"Tapi kelihatannya dalam kasus Gibran ini ya PDIP belum berani ya. Karena bisa jadi kalau misalkan dipecat Gibran akan mendapatkan momentum. Misalkan naik elektoralnya, karena bisa dianggap 'terzalimi dipecat oleh PDIP', kalau mundur juga Gibran tak kunjung mundur," paparnya.

Untuk itu, Ujang melihat bahwa di sini ada pertarungan psikologis antara PDIP dan Gibran. Namun, karena PDIP melihat ada pertimbangan lain, akhirnya status Gibran dibuat menggantung di partai berlogo banteng moncong putih itu. 

"Jadi saya melihatnya sedang bermain psikologis saja antara PDIP dengan Gibran begitu," ujarnya. 

"Ya mestinya dalam aturan organisasi ya dipecat begitu aturan PDIP, tapi kan tidak berani. Ya mungkin ada pertimbangan lain di PDIP yang kita tidak tahu seperti apa," tutupnya. (Dhanis)