Sebaiknya DPR Gunakan Hak Interpelasi

Jakarta, MI - Direktur Rumah Politik Indonesia (RPI) Fernando Emas menilai informasi yang diungkap oleh mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015 - 2019, Agus Rahardjo semakin membuka sisi buruk Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam memimpin Indonesia.

"Apa yang disampaikan oleh Agus Rahardjo membuka kebenaran tentang dugaan banyak pihak bahwa Presiden Jokowi melakukan intervensi dalam penegakan hukum baik melalui KPK, Kejaksaan Agung dan juga kepolisian," ungkap Fernando begitu disapa Monitorindonesia.com, Sabtu (2/12). 

Termasuk akan membenarkan dugaan publik selama ini, bahwa Jokowi menekan pimpinan partai politik seperti Golkar dan PAN melalui proses hukum yang sedang melibatkan Ketumnya.

"Semakin menambah yakin masyarakat tentang adanya turut campur tangan Jokowi dalam keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) membuka peluang bagi Gibran Rakabuming untuk menjadi cawapres Prabowo," jelasnya.

Perlu juga didalami, diwaspadai dan diantisipasi secara serius tentang adanya dugaan bahwa Presiden Jokowi melibatkan aparat negara dan alat negara untuk memenangkan Gibran anaknya pada pilpres 2024.

"Sebaiknya semua pihak yang masih peduli terhadap demokrasi di negara Indonesia dan netralitas TNI, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengambil langkah konkrit," lanjut Fernando Emas.

"Termasuk DPR RI sebaiknya mengambil langkah atas informasi yang diberikan oleh Agus Rahardjo dengan menggunakan hak Interpelasi terhadap Presiden Jokowi," timpalnya.

Bila dianggap kepemimpinan Jokowi sudah sangat membahayakan demokrasi dan netralitas alat dan aparatur negara, tambah Fernando, sebaiknya dilakukan impeachment terhadap Jokowi.

"Saya lebih yakin kalau kepemimpinan Indonesia pada masa pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilihan presiden dibawah kepemimpinan Ma'ruf Amin daripada tetap mempertahankan dibawah kepemimpinan Jokowi," katanya.

"Saya melihat ada potensi chaos pasca pilpres kalau kepemimpinan Indonesia masih dipegang oleh Jokowi karena masyarakat semakin tidak percaya terhadap Jokowi," imbuh Fernando Emas. (AL)