Cak Imin Kritik Utang Alat Perang, Legislator Golkar: Kali Ini Kena Slepetannya Sendiri

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 3 Januari 2024 18:31 WIB
Anggota Komisi I DPR RI,  Bobby Adhityo Rizaldi (Foto: Istimewa)
Anggota Komisi I DPR RI,  Bobby Adhityo Rizaldi (Foto: Istimewa)

Jakarta, MI - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), mengaku heran dengan sikap pemerintah yang berutang ratusan triliun rupiah hanya untuk membeli alat perang. Padahal, menurut Cak Imin, saat ini Indonesia tidak sedang menghadapi kondisi perang. Hal ini diungkapkan Cak Imin saat berkampanye di Kabupaten Bandung.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi I DPR RI, Bobby Adhityo Rizaldi menilai bahwa Cak Imin kena slepetannya sendiri, karena dia lupa pada periode 1998-2008. Indonesia, kata Bobby, tidak melakukan modernisasi alutsistanya sehingga untuk mengembalikan postur pertahanan mulai 2008-2024 program MEF ini dilakukan.

"Banyak alutsista saat ini sudah habis masa pakainya, yang diperlukan untuk menegakan kedaulatan negara kita baik di laut, udara dan darat," ujar Bobby sapaannya yang juga Jubir TKN Prabowo-Gibran kepada Monitorindonesia.com, Rabu (3/12).

Perang Rusia dan Ukraina saja, lanjut Bobby, tidak ada yang menyangka akan terjadi. Hal ini menunjukan perlunya kesiapan sebuah negara dalam menghadapi perang, baik militer ataupun nirmiliter. 

"Asumsi tidak ada perang itu berbahaya sekali, siapa yang akan tahu perang akan terjadi. Payung terbaik adalah yang ada saat hujan, kali ini Cak Imin kena slepetannya sendiri," sindir Bobby.

Dengan demikian, Ketua DPD Partai Golkar Sumsel ini menilai, bahwa Cak imin tidak ingin Indonesia disegani militernya. "Dan tidak mau Indonesia siap perang militer atau non-militer seperti perang siber, perang modern ditengah kondisi dinamika geopolitik saat ini," tutup Bobby.

Diberitakan, Cak Imin yang juga Ketua Umum PKB tersebut berpandangan, di Indonesia, kebutuhan pengadaan alutsista tidak lebih penting dari urusan pangan.

Dia mencontohkan, sejak dulu para petani di Indonesia kesulitan mendapatkan pupuk dengan harga terjangkau. Belum lagi keberadaan mafia pangan masih menguasai sektor tata niaga.

Masalah-masalah tersebut ini mengakibatkan pemerintah masih bergantung pada impor pangan dalam jumlah besar dan mengesampingkan kesejahteraan para petani.

"Masalahnya adalah pembiaran. Pembiaran tidak ada solusi, padahal negara ini kuat negara ini punya kemampuan negara ini punya uang. Punya uang," ungkap Cak Imin.

Semestinya, pemerintah sambung Cak Imin harus mengalokasikan anggaran lebih besar untuk kebutuhan pangan dibanding alat perang.

"Artinya apa? Kita tolak perang yang penting rakyat makan. Buat apa kita utang ratusan triliun tapi tidak untuk sesuatu yang nyatanya tak dibutuhkan? Nyatanya kita butuh pangan," tegasnya.

Adapun pernyataan Cak Imin tersebut merespons Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang mengungkap bahwa belanja alutsista dari pinjaman luar negeri di Kementerian Pertahanan naik cukup signifikan. Jumlahnya mencapai 25 miliar dolar Amerika Serikat setara Rp385 triliun dengan kurs Rp15.400 per dolar Amerika Serikat.

“Terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari 20,75 miliar dolar Amerika Serikat ke 25 miliar dolar Amerika Serikat. Itu yang disepakati kemarin,” kata Sri Mulyani pada Rabu, 29 November lalu.

Seementara itu, kementerian yang dipimpin Prabowo itu juga memiliki anggaran sangat besar. Pada 2023, Kemenhan menerima anggaran pertahanan dan keamanan senilai Rp316 triliun. (Wan)