PDIP: Kredibilitas Hasil Survei Harus Dipertanggungjawabkan kepada Publik

Dhanis Iswara
Dhanis Iswara
Diperbarui 4 Januari 2024 17:30 WIB
Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pereira (Foto: Ist)
Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pereira (Foto: Ist)

Jakarta, MI - Menjelang Pemilu 2024 survei-survei elektabilitas terus bertebaran terhadap pasangan capres-cawapres. Hampir setiap hari publik disajikan hasil-hasil survei di media massa. Tetapi, apakah hasil survei tersebut dapat pertanggungjawabakan oleh lembaga survei. 

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pereira, mengingatkan pentingnya soal pertanggungjawaban lembaga survei terhadap hasil survei yang disampaikan kepada publik.

"Lembaga survei yang mempublikasikan hasil surveinya kepada publik seharusnya siap juga untuk mempertanggungjawabkan kredibilitas hasil surveinya kepada publik," kata Andreas saat dihubungi Monitorindonesia.com, Kamis (4/1).

Karena itu, pihaknya mengusulkan pembentukan komite independent untuk mengaudit lembaga-lembaga survei yang ada. Pasalnya, tingkat kepercayaan publik kepada lembaga survei semakin merosot, karena ada dugaan banyak lembaga survei digerakkan untuk menggiring opini publik bahwa Pemilu akan berlangsung satu putaran.

"Dan salah satu caranya adalah lembaga survei pun harus siap diaudit oleh auditor publik, sehingga dengan demikian tetap menjaga tingkat kepercayasn publik terhadap independensi dan objektivitas lembaga survei tersebut," ujarnya. 

Karena kata Andreas, adanya komite audit independen terhadap lembaga survei adalah hal yang wajar. Selain sebagai fungsi kontrol, adanya komite independen diyakini akan menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga survei. 

"Ini adalah hal yang wajar untuk menjaga kontrol dan kepercayaan publik terhadap lembaga survei," ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto juga mendesak untuk dibentuk komite independent dalam mengaudit lembaga survei mana yang menggunakan metodologi secara benar.

"Jadi, diusulkan saja nanti pembentukan semacam komite independen dari kalangan perguruan tinggi untuk mengaudit hasil-hasil survei karena ini terkait dengan kepentingan rakyat, terkait dengan kualitas demokrasi," katanya. (DI)